Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Luhut: Kantor Presiden di Ibu Kota Baru Dibiayai APBN

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2020-01-18
in Nasional
Reading Time: 1 min read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan proyek pembangunan kantor presiden dan pemerintahan di ibu kota baru tidak akan dibiayai oleh dana asing. Karenanya,  ia menolak tawaran pendanaan dari CEO Softbank Masayoshi Son.

“Kami tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintah itu dibayarin orang. Kami mau dibayar pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Luhut dalam acara Coffee Morning di kantornya.

Luhut mengingatkan istana presiden dan kantor pemerintahan merupakan simbol kebanggaan bagi Indonesia.

“Saya bilang kebutuhannya yang dihitung itu US$40 miliar. Dia (Son) bilang biar dari saya itu dananya. Tapi, kami tidak mau. Kami harus bangga jadi orang Indonesia, bukan kami minta-minta,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan ibu kota baru diperkirakan membutuhkan anggaran Rp466 triliun. Pemerintah akan memulai konstruksi ibu kota baru pada akhir 2020.Kendati demikian, Luhut mengarahkan Softbank untuk menempatkan investasinya pada proyek pembangunan lain. Misalnya, perguruan tinggi maupun rumah sakit berstandar internasional.

Luhut menegaskan, Indonesia tidak ingin didikte dalam menerima investasi. Dalam hal ini, setiap investasi yang diterima harus saling mnenguntungkan.

“Saya bilang ‘Untuk klaster-klaster yang lain bisa kita (pemerintah RI dan Softbank) omongin, tapi bukan kalian (Softbank) yang atur’. Kami yang memutuskan,” tuturnya.

Rencananya, sambung Luhut, Presiden Jokowi bakal memutuskan skema investasi Softbank di ibu kota baru pada Februari mendatang.

Sementara, perpindahan penduduk diharapkan mulai dilakukan paling lambat 2024.(cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Netflix, “Diburu” Sri Mulyani, “Dirangkul” Nadiem Makarim

Next Post

Kemenko Perekonomian Pastikan Omnibus Law Tak ‘Ganggu’ Upah

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Kemenko Perekonomian Pastikan Omnibus Law Tak 'Ganggu' Upah

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In