Luhut: Kantor Presiden di Ibu Kota Baru Dibiayai APBN

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan proyek pembangunan kantor presiden dan pemerintahan di ibu kota baru tidak akan dibiayai oleh dana asing. Karenanya,  ia menolak tawaran pendanaan dari CEO Softbank Masayoshi Son.

“Kami tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintah itu dibayarin orang. Kami mau dibayar pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Luhut dalam acara Coffee Morning di kantornya.

Luhut mengingatkan istana presiden dan kantor pemerintahan merupakan simbol kebanggaan bagi Indonesia.

“Saya bilang kebutuhannya yang dihitung itu US$40 miliar. Dia (Son) bilang biar dari saya itu dananya. Tapi, kami tidak mau. Kami harus bangga jadi orang Indonesia, bukan kami minta-minta,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan ibu kota baru diperkirakan membutuhkan anggaran Rp466 triliun. Pemerintah akan memulai konstruksi ibu kota baru pada akhir 2020.Kendati demikian, Luhut mengarahkan Softbank untuk menempatkan investasinya pada proyek pembangunan lain. Misalnya, perguruan tinggi maupun rumah sakit berstandar internasional.

Luhut menegaskan, Indonesia tidak ingin didikte dalam menerima investasi. Dalam hal ini, setiap investasi yang diterima harus saling mnenguntungkan.

“Saya bilang ‘Untuk klaster-klaster yang lain bisa kita (pemerintah RI dan Softbank) omongin, tapi bukan kalian (Softbank) yang atur’. Kami yang memutuskan,” tuturnya.

Rencananya, sambung Luhut, Presiden Jokowi bakal memutuskan skema investasi Softbank di ibu kota baru pada Februari mendatang.

Sementara, perpindahan penduduk diharapkan mulai dilakukan paling lambat 2024.(cnn)