Luhut Minta Semua Proses Administrasi Lego Jangkar Dilakukan Online

KeuanganNegara.id -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti finalisasi pengelolaan area lego jangkar.

Pengelolaan dan pemanfaatan area lego jangkar akan dilakukan dengan penyelesaian satu pintu agar waktu penyelesaian bisa lebih cepat.

“Untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pelaksanaannya, Menko Luhut memberi arahan agar semua proses administrasi dilakukan secara online. Nantinya lego jangkar akan dikelola oleh pemerintah provinsi, dengan bagi hasil bersama pemerintah kabupaten kota,” ujar Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi melalui keterangan tertulis.

Baca juga:   Ini Penjelasannya UMKM Tak Terdampak Krisis 1998

Salah satu permasalahan lego jangkar selama ini adalah terkait pengelolaan limbah. Masih ada kapal yang melakukan pembuangan limbahnya di laut. Oleh karena itu, rakor juga membahas mengenai pengadaan fasilitas untuk limbah kapal.

“Pak Menko ingin agar Amdal untuk limbah ini untuk segera disiapkan, lalu tank cleaning agar dipusatkan segera, supaya area Batam dan Bintan itu tidak tercemar,” tambahnya.

Terkait biaya lego jangkar, akan dibuat alternatif deregulasi tarif lego jangkar supaya bisa lebih kompetitif dibanding negara di Asia Tenggara. Saat ini, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kapal non-niaga dianggap masih lebih mahal dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Baca juga:   Sri Mulyani Segera Tetapkan Formula Harga Solar Subsidi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diwakili Sekretaris Daerah Arif Fadillah menyampaikan apresiasinya atas perhatian dari pemerintah pusat karena sebelumnya pemerintah provinsi tidak dapat ikut mengelola labuh jangkar. Nantinya Pemprov Kepri akan menjadi penanggungjawab untuk area labuh jangkar di Tanjung Berakit dan Kabil.

Baca juga:   BKPM Patok Harga Nikel Dalam Negeri US$30 per Metrik Ton

“Saat ini kondisi lego jangkar menurun drastis, pendapatan juga terus menurun. Pengurusan Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) saja bisa 2-4 hari, padahal kapal hanya berlabuh 2-4 jam. Oleh karena itu kami sampaikan terimakasih atas perhatian Pak Menko dan pemerintah pusat,” ujar Arif.(msn)

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Discussion about this post

Stay Connected

Recent News

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi