🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berencana memindahkan lokasi pangkalan kapal ikan nelayan di Natuna, Kepulauan Riau. Lokasi berubah dari selatan menjadi ke utara.

Pemindahan lokasi, menurut Luhut, dilakukan demi mendukung aktivitas perikanan para nelayan yang didatangkan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa. Ia bilang butuh lokasi lebih luas untuk kapal nelayan Pantura datang ke Natuna.

Saat ini, Luhut mengaku masih memfinalisasi perubahan desain pengembangan Natuna bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kami mengulang lagi desain Natuna untuk pangkalan kapal ikan masuk. Dulu letaknya di selatan, kami mau di utara,” ujarnya, Rabu (8/1).

Rencana perubahan desain tidak cuma karena peningkatan jumlah nelayan, tetapi juga penggunaan kapal berkapasitas di atas 30 GT. “Patrolinya juga kami buat nanti,” imbuh Luhut.

Mengenai dugaan rawan di kawasan bagian utara, yang bersinggungan langsung dengan kapal-kapal asing, Luhut menegaskan tidak akan khawatir. “Tidak urusan. Mereka kan tidak masuk ke teritorial kami. Masih ZEE. Kalau ke ZEE atau teritori kami belum ada (kewenangannya),” tutur dia.

Yang pasti, Luhut ingin kebijakan mendatangkan para nelayan Pantura ke Natuna bisa memperkuat kedaulatan negara. Meskipun, ia mengakui kebijakan ini telat dijalankan, padahal sudah terpikirkan sejak dulu.

“Dari dulu sudah begitu, bukan hal baru. Hanya eksekusinya terlambat karena tempatnya belum siap,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan nelayan dari Pantura sengaja didatangkan untuk mempertahankan Natuna sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih saat ini para kapal asing tengah berdatangan ke Natuna.

“Jadi, kita tidak boleh kalah dengan gerakan itu (kapal nelayan asing). Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya sepanjang perbatasan itu diisi dengan nelayan kita,” ucap Edhy.

Perairan Natuna kembali jadi sorotan karena sejumlah kapal China melakukan aktivitas perikanan di kawasan tersebut. Padahal, menurut Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) perairan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Atas hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sempat melayangkan nota protes, tetapi Kementerian Pertahanan China bersikukuh mengklaim Natuna bagian dari Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line). Kendati menempuh jalur diplomasi, namun TNI masih bersiaga di perairan Natuna.

Alih-alih melunak usai Indonesia melayangkan nota protes, China justru mengirim 2 kapalcoast guard untuk mengawal kapal nelayannya di sekitar Natuna. TNI tak tinggal diam. Sebanyak 4 pesawat jet tempur F-16 dikirim untuk berpatroli.(cnn)