🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan modal PT Asabri (Persero) melorot hingga Rp17 triliun dalam satu tahun.

Mahfud bilang penurunan modal tersebut kini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Ia mengaku mendapatkan ‘bisikan’ dari beberapa sumber bahwa ada indikasi korupsi di tubuh Asabri.

“Saya bilang modalnya Asabri itu dalam satu tahun turun Rp17,6 triliun atau Rp17,4 triliun. Tapi prajurit, tentara, TNI, dan polisi jangan khawatir, karena uang (di Asabri) tidak habis,” ungkap Mahfud.

Ia enggan menjelaskan lebih lanjut soal pihak mana saja yang tersangkut dengan dugaan korupsi di Asabri. Menurutnya, proses penyelidikan sedang berlangsung di kepolisian.

“Kepada pihak-pihak yang berbicara tentang Asabri, harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi. Hentikan pendapat, pembicaraan yang tendensius, negatif, dan mengakibatkan kegaduhan. Saya akan menempuh jalur hukum jika masih dilakukan,” ujar Sonny.”Ya biar nanti polisi,” imbuh Mahfud.

Terkait bantahan Asabri mengenai dugaan korupsi, Mahfud meresponsnya dengan santai. Ia merespons bantahan itu wajar karena memang tak ada penjahat yang mengaku.

“Oh itu urusan Asabri, sama lah kalau orang tidak mengaku, sama kamu juga mencuri, oh kamu mencuri, pasti bilang tidak, nanti dulu biar diperiksa oleh hukum,” jelas Mahfud.

Sebelumnya, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja membantah tudingan korupsi yang dialamatkan kepada perusahaan asuransi khusus prajurit TNI dan Polri tersebut. Ia menegaskan akan menempuh jalur hukum menuntut pihak-pihak yang mengakibatkan kegaduhan.

Ia menyiratkan bahwa kondisi keuangan Asabri saat ini sehat. Dengan demikian, peserta tak perlu khawatir haknya tak terpenuhi.

“Saya menjamin bahwa uang peserta yang dikelola di Asabri tidak hilang dan tidak dikorupsi,” katanya singkat.

Sementara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memprediksi kerugian negara dari kasus dugaan korupsi di Asabri mencapai Rp10 triliun-Rp16 triliun. Anggota BPK Hary Azhar Azis menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (cnn)