Budi akan memanggil PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dalam waktu dekat. “Saya akan evaluasi setelah itu. Saya akan panggil KCIC dalam 1-2 hari ke depan untuk membahas itu semua,” kata dia di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Dia mengaku baru mengetahui ada dampak terhadap pembangunan proyek kereta cepat tersebut, salah satunya banjir. Dia pun menyatakan akan mendorong KCIC untuk displin serta menghormati perintah dari Kementerian PUPR tersebut.

Sebagaimana diketahui, Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR meminta KCIC untuk menghentikan sementara proyeknya selama dua pekan. Dalam surat yang ditujukan ke KCIC, Ketua Komite Keselamatan Konstruksi Danis H Sumadilaga mengatakan pemberhentian sementara berlaku sejak 2 Maret 2020.

“Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh atas pengelolaan pelaksanaan kosntruksi,” tulisnya. Ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2019.

Adapun, keputusan tersebut diambil berdasarkan 6 hal, yaitu pembangunan proyek dinilai kurang memerhatikan kelancaran akses keluar masuk jalan tol Jakarta Cikampek dan Purbaleunyi. Akibatnya berdampak terhadap kelancaran jalan tol dan jalan non tol.

Kemudian, pembangunan proyek tersebut dianggap kurang memerhatikan manajemen proyek, sehingga terjadi pembiaran penumpukan material pada bahu jalan. Kondisi tersebut turut mengganggu fungsi drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna jalan.

Pembangunan proyek menimbulkan genangan air pada tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa pada jalan tol dan mengganggu kelancaran logistik. Berikutnya, pengelolaan sistem drainase yang buruk dan keterlambatannya pembangunan saluran drainase sesuai kapasitas yang telah terputus oleh kegiatan proyek menyebabkan banjir di tol.

Selain itu, adanya pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3+800 tanpa izin, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Alasan lainnya ialah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik belum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.