[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai rencana Presiden Jokowi mengganti pejabat eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) tidak membutuhkan dana khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tidak ada implikasi,” ucap bendahara negara singkat di Kementerian Keuangan, Jumat (29/11).
Kendati begitu, kementerian sejatinya tetap membuka ruang penyediaan dana bila sewaktu-waktu kebijakan Jokowi ini membutuhkan anggaran khusus. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.
Menurut Asko, sejauh ini belum ada kebutuhan anggaran pergantian eselon dengan kecerdasan buatan yang disampaikan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Pasalnya, konsep dan mekanisme pergantian belum selesai dikerjakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bila sudah ada konsep dan mekanisme yang jelas, barulah bisa diketahui apa saja kegiatannya. Begitu juga berapa anggaran yang dibutuhkan.
“Kami belum tahu siapa yang follow up, apakah masing-masing K/L atau ada yang khusus ditugaskan presiden. Setelah itu firm, baru ketahuan kegiatannya dan kebutuhan anggarannya, kami tunggu blue print itu,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bila sudah ada proyeksi kebutuhan anggaran dan hal itu keluar di tengah-tengah pelaksanaan APBN 2020, maka Kementerian Keuangan akan tetap menyediakan dana tersebut.
“Bisa (alokasi dari APBN 2020), kalau itu harus, kalau urgent, dan perintah presiden, pasti kami support,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi telah berulang kali mengumumkan rencana pemangkasan eselon III dan IV dari struktur pejabat PNS di kementerian/lembaga. Bahkan, kepala negara ingin mengisi fungsi eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan.(cnn)
Discussion about this post