🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Vaksin Covid-19 dari Sinovac telah tiba di Tanah Air pada Minggu (7/12) kemarin. Pemerintah pun saat ini sedang memetakan kelompok prioritas yang bisa menerima vaksin dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan vaksinasi dilakukan berdasarkan orang yang paling rentan terpapar virus corona, yaitu tenaga kesehatan serta TNI dan Polri. Kemudian, kelompok prioritas berikutnya ialah pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan pekerja industri.

“Juga pramuniaga dan karyawan serta pegawai di sektor perusahaan industri,” kata Muhadjir dalam konferensi pers Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19 yang disiarkan secara virtual, Senin (7/12). Vaksinasi juga akan diprioritaskan bagi mereka yang melakukan penelusuran kontak kasus corona serta administrator pemerintah.

Selain itu ia mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan vaksinasi Covid-19 disesuaikan dengan wilayah sebaran virus dan mobilitas penduduk. Apalagi penyebaran penyakit ini tidak merata di seluruh wilayah.

Sedangkan vaksinasi akan dilakukan dengan dua skema yakni secara gratis yang diberikan pada kelompok prioritas serta vaksinasi mandiri. “Dengan asumsi bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia terpapar dengan Covid-19 dengan intensitas yang sama,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga menyampaikan kajian dari Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terkait vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech China telah rampung. Saat ini, MUI telah membuat fatwa dan sertifikasi halal vaksin tersebut.

Muhadjir pun memastikan, berdasarkan kaidah fiqih, vaksin tersebut masuk dalam kategori darurat sehingga harus dihilangkan apapun caranya. “Seandainya tidak ada satupun vaksin di dunia ini yang berstatus halal, maka bukan berarti tidak boleh dipakai. Maka itu wajib digunakan,” ujar dia.

Pasar merupakan salah satu lokasi yang paling rentan penularan corona. Bahkan dari data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), sudah ada 1.726 pedagang pasar yang terinfeksi penyakit ini.

Dari angka tersebut, 68 pedagang akhirnya meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasar yang menjadi penularan mencapai 286 lokasi dan berada di 109 kabupaten/kotamadya.

“Kami meminta pemerintah untuk menjadikan pasar tradisional sebagai pusat pondasi perekonomian dan menjaga pasar dan perekonomian terus tumbuh,” ujar Ketua Bidang Infokom DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan dalam keterangan tertulis, Senin (7/12).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memerinci daftar kelompok prioritas penerima vaksin. Mereka yang diutamakan adalah petugas medis dan paramedis yang melakukan penelusuran kontak, pelayanan publik termasuk TNI/Polri sebanyak 3,49 juta orang dengan kebutuhan 6,9 juta dosis.

Kemudian, tokoh agama dan masyarakat, perangkat daerah seperti kecamatan, desa, RT/RW, dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5,62 juta orang dengan kebutuhan 11,24 juta dosis. Selanjutnya, seluruh tenaga pendidik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan setingkat perguruan tinggi 4,3 juta orang dengan vaksin 8,7 juta dosis.

Selain itu aparatur pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif 2,3 juta orang dengan kebutuhan 4,6 juta dosis. Kemudian, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS 86,6 juta orang dengan kebutuhan vaksin 173,2 juta dosis. Dengan demikian, penerima vaksin prioritas mencapai 102,4 juta orang dengan kebutuhan 204,8 juta dosis.

Di luar itu, alokasi vaksin sebanyak 57,5 juta dari kebutuhan 115 juta dosis disiapkan untuk masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. Secara total, penerima vaksin mencapai 160 juta orang dengan kebutuhan 320 juta dosis.(msn)