[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pembiayaan utang pada Januari 2021 melonjak 143% year on year (yoy). Meski tumbuh tinggi, otoritas fiskal memastikan ke depan bisa menekan penerbitan utang dengan memanfaatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) 2021.
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 mencatat realisasi pembiayaan utang pada bulan lalu sebesar Rp 165,8 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 97,6 dari posisi di periode sama tahun lalu senilai Rp 68,2 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan realisasi pembiayaan utang meningkat signifikan karena perbedaan defisit APBN Tahun Anggaran 2020 dan APBN Tahun Anggaran 2021. Sebelum pandemi virus corona, outlook defisit APBN 2020 sebesar 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sehingga issue SBN utang neto masih rendah.
Sementara itu, APBN 2021 dipatok 5,7% terhadap PDB atau setara dengan Rp 1.006,4 triliun sebagai tindak lanjut kebijakan fiskal untuk mengantisipasi dampak pandemi.
Alhasil, penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di tahun ini mencapai Rp 169,7 triliun atau naik 135% dibandingkan Januari 2020, atau sudah mencapai 14,1% dari outlook akhir 2021 sebesar Rp 1.207,3 triliun.
“Sampai 31 Januari pembiayaan utang Rp 165,8 triliun, penerbitan SBN neto Rp 169,7 triliun naik cukup tajam dibandingkan tahun lalu Rp 72 triliun, karena defisit Januari ini naik tajam dibandingkan Januari 2020, itu belum direvisi, makanya kalau dilihat issuance masih rendah,” ujar Menkeu saat Konferensi Pers APBN 2021 Periode Januari, Selasa (23/2).
Adapun untuk pinjaman tumbuh 3% yakni sebesar Rp 3,9 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, pembiayaan lainnya masih nihil. Sementara, posisi SILPA 2021 per Januari sebesar Rp 120,2 triliun.
Setali tiga uang, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pembiayaan anggaran akan terus disesuaikan dikaitkan untuk memanfaatkan SILPA. “Penggunaan SILPA tahun ini kita akan seusia kan volume issue SBN kita dan akan ada penurunan tekanan pasar SBN dan diharapkan bisa kendalikan biaya utang,” ujar Menkeu.
Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan pembiayaan dengan skema burden sharing sesuai surat keputusan bersama antara Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk pembiayaan APBN 2021 khususnya guna pembelian vaksin.
Di sisi lain, Menkeu mengatakan untuk pembiayaan investasi belum terealisir karena pihaknya akan melakukannya secara berhati-hati, terutama terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah BUMN. Dia bilang pemberian PMN perlu dilakukan secara prudent, terukur serta dikaitkan dengan output dan outcome-nya. (msn)
Discussion about this post