🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memulai opsi pembangunan jalan nasional lewat skema permodalan mencicil ke pihak swasta. Skema ini dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Availability Payment alias KPBU AP.

Melalui skema ini, swasta akan membangun dan memelihara infrastruktur selama waktu yang disepakati. Sedangkan untuk pengembalian nilai investasinya, pemerintah akan mencicil menggunakan APBN.

Jalan nasional pertama yang akan dimulai pembangunannya menggunakan skema ini, yakni Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan (Jalintim Sumsel). Finalisasi langkah ini ditandai dengan Seremonial Close Proyek Jalintim Sumsel pada hari Senin (22/2).

Direktur Jenderal Bina Marga PUPR, Hedy Rahadian, mengatakan skema KPBU AP yang baru disepakati pada 3 Agustus 2020 ini bakal menjadi yang pertama kalinya buat pembangunan jalan nasional.

“KPBU AP kegiatan Jalintim Sumsel ini kegiatan pertama di PUPR yang menggunakan skema KPBU AP,” ujar Hedy dalam acara.

Pembangunan bakal dilakukan oleh PT Jalintim Adhi Abipraya selaku Badan Usaha Pelaksana. Sementara permodalan, bakal dipimpin oleh PT Bank Syariah Indonesia yang baru dibentuk bersama PT Sarana Multi Infrastruktur dan Panin Bank Dubai.

Bila berjalan sesuai rencana, kata Hedy, proses konstruksi bakal segera dimulai pada 4 Maret 2021. Sehingga dapat menjadi percontohan terhadap 2 proyek lainnya yang direncanakan PUPR akan menggunakan skema serupa.

Dua proyek tersebut yakni, Jalintim Riau dan penggantian 38 jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa. Jalintim Riau sendiri hari ini juga dilakukan penyerahan surat pemenang lelang kepada PT Adhi Karya (Persero).

“Statusnya Bapak Menteri PUPR telah mengeluarkan surat penetapan pemenang kepada PT Adhi Karya pada 29 Januari 2021 lalu. Diharapkan dapat segera dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama diharapkan pada bulan April,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ia mulai membuka opsi pendanaan ini sesuai saran Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dengan tujuan, selain meringankan beban APBN, juga lebih menarik investor dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Saya selalu ingat pesan Ibu Menteri Keuangan, yang selalu mendorong proyek KPBU. Karena ada beberapa keuntungan KPBU ini, untuk swasta pasti lebih menarik karena pengembalian ada kepastian pembayaran melalui AP plus keuntungan. Untuk pemerintah keuntungannya proyek ini diawasi banyak orang,” jelas Basuki.(msn)