Pertamina Resmi Kuasai 80% Saham Tuban Petro

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan Pertamina resmi memegang 80% saham PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro/TPI). Ini seiring rampungnya konversi piutang pemerintah menjadi saham.

TPI merupakan induk usaha dari perusahaan petrokimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). “Hari ini sudah diselesaikan konversi saham,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (20/12).

Dengan menjadi pemegang saham terbesar di TPI, Pertamina bisa mengendalikan dan mengelola kilang minyak yang dimiliki TPPI. Optimalisasi kilang TPPI diproyeksikan dapat menggenjot produksi petrokimia sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sampai 80%. Saat ini, produksi petrokimia dalam negeri Indonesia baru bisa memenuhi 40% kebutuhan nasional.

Ke depan, Airlangga pun memperkirakan bisa terjadi penghematan devisa US$ 700 juta hingga US$ 1,2 miliar per tahun, lantaran berkurangnya impor petrokimia. Ini seiring pengembangan Tuban Petro beserta tiga anak usahanya: TPPI, PT Polytama Propindo, dan PT Petro Oxo Nusantara (PON).

Dengan pengambilalihan oleh Pertamina, produksi parasilin diharapkan meningkat dari saat ini baru  mencapai 700 ribu ton per tahun. Ke depan, pemerintah juga berharap kilang TPPI tidak hanya menjadi pusat aromatik, namun juga menjadi pusat olefin. Saat ini, kilang tersebut hanya memproduksi solar.

“Ini harus ada investasi tambahan dan sedang disiapkan oleh Menteri BUMN,” ujar dia.

Menyusul peralihan kepemilikan yang terjadi, Airlangga mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengunjungi kilang TPPI pada Sabtu ini, 10 Desember 2019.

Peralihan kepemilikan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi utang masa lalu TPPI. TPPI dirintis pada 1995 oleh PT Tirtamas Majutama. Perusahaan tersebut diserahkan kepada pemerintah lantaran Grup Tirtamas terlilit utang Rp 3,2 triliun kepada sejumlah bank saat krisis moneter. Utang berserta bunganya tersebut semakin membengkak hingga saat ini.

TPI sendiri dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyelesaikan utang tersebut. TPI menerbitkan multiyears bond yang diserap pemerintah dan semestinya dilunasi pada 2014. Namun, skenario tersebut tidak berjalan. (cnn)