“Biar lebih teliti dan kita punya program roadmap, kami pun juga menyiapkan penggantian dengan smart meter,” kata Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono saat diskusi daring.

Yuddy memperkirakan guna mengganti kWh meter yang mencapai 79 juta unit butuh waktu sekitar 7 tahun. Hal itu dirasa lebih efisien dibandingkan dengan melakukan tera yang menurut perseroan membutuhkan cost yang lebih besar.

Untuk penggantian meter PLN akan lakukan secara bertahap. “Kita kejar untuk penggantian meter-meter tersebut karena dari perhitungan kami mengganti meter baru itu lebih efisien daripada melakukan tera ulang. Ini menjadi program, kami sudah kami siapkan untuk itu,” ucapnya.

Apabila smart meter itu sudah terpasang, pelanggan akan lebih dimudahkan dalam memantau penggunaan dan tagihan listrik. Misalnya pengisian token listrik, pelanggan tak perlu lagi mengisi secara konvensional dengan memasukkan nomor ke unit kWh meter, melainkan itu sudah terintegrasi dengan sistem digital. “Ini proses roadmap kami untuk penggantian kWh meter,” ucapnya.

Kemudian, Yuddy mengatakan, terkait penggantian kWh meter dari pasca bayar ke pra-bayar itu semua ditentukan oleh pelanggan. Jadi tak ada unsur paksaan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendorong PLN untuk mengganti meter analog menjadi smart meter. Adapun smart meter adalah meter digital yang mencatat konsumsi listrik secara reguler dan real time.

Data pencatatannya dikirim ke PLN dengan koneksi internet dan bisa diakses juga oleh konsumen. “Dengan smart meter ini, pelanggan tak kaget lagi. Pelanggan harus aktif laporkan penggunaan listrik dan status meternya. PLN bisa sediakan platformnya & beri insentif misalnya diskon,” katanya. (msn)