PUPR Dapat Anggaran Terbesar di 2021, Jokowi: Harus Beri Daya Ungkit Ekonomi

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 sebesar Rp 149,8 triliun. Ia mengatakan alokasi anggaran tersebut adalah terbesar di APBN 2021.

“Ini adalah jumlah yang sangat besar. Karena itu, saya mengingatkan seluruh jajaran di PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita. Membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” ujar Jokowi dalam konferensi video, Jumat, 15 Januari 2021.

Presiden

mengatakan bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan hanya memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, namun juga akan menggerakkan rantai pasok sekitar sektor konstruksi dan sektor kontraktor.Selain itu, bergeraknya sektor konstruksi juga dipercaya bisa memberikan efek pengganda yang luas. “Bagi industri terkait konstruksi, dan menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan, minuman, kos-kosan, dan lain sebagainya,” ujar dia. Karena itu, dia mengapresiasi upaya Kementerian PUPR yang sejak Oktober 2020 sudah melakukan percepatan pada proses tender dengan melakukan seleksi dini. Sehingga, sampai 15 januari 2021 ada 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender, serta 982 paket dengan nilai Rp 12,5 triliun telah selesai tender dan telah ditandatangani pada hari ini.

Namun demikian, ia mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Untuk itu, dia meminta PUPR untuk melakukan percepatan. “Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian PUPR, di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi,” tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljonomemperkirakan penyerapan anggaran kementeriannya hingga akhir Januari 2021 mencapai Rp 14,8 triliun. “Atau sebesar 9,9 persen dari total pagu DIPA PUPR sebesar Rp 149,7 triliun,” ujar Basuki. Ia mengatakan penyerapan itu terdiri dari pembayaran uang muka terhadap paket proyek tahun ini dan pembayaran kontrak multi years lanjutan.

Basuki memastikan kementeriannya telah menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 guna memperkuat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan sejak Oktober 2020, kementeriannya sudah melakukan tender seleksi dini untuk 3.175 paket pekerjaan dengan nilai total Rp 38,6 triliun.

Hingga hari ini, 15 Januari 2021, kata dia, telah diselesaikan proses tender 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun, dengan rincian 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan terkontrak pada bulan Desember 2020. Selain itu, 182 paket senilai 12,5 triliun akan diteken kontraknya secara serentak pada hari ini yang disaksikan langsung Jokowi.(msn)