“Jadi ini yang NCICD, kan sudah habis. Kami ingin melanjutkan, beliau setuju,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10).

Basuki mengatakan, kerja sama dengan Belanda masih dibutuhkan lantaran pengerjaan tanggul raksasa di Teluk Jakarta baru sekitar 20 kilometer. Padahal, kebutuhan tanggul dalam proyek NCICD mencapai 120 kilometer.

Ia menjelaskan Belanda melalui kerja sama ini akan menjadi konsultan NCICD. Mereka juga bakal mencarikan skema pembiayaan untuk proyek tersebut. Sementara, teknis pengerjaan NCICD dipegang oleh Korea Selatan.

“Belanda semacam wealth fund, saya kira begitu,” ucap Basuki.

Selain NCICD, Basuki mengatakan Belanda sepakat bekerja sama di bidang vokasi. Menurut Basuki, Belanda diminta untuk mengirimkan tenaga ahli sebagai penasehat di Politeknik PU Semarang, Jawa Tengah.

Basuki menyebut Indonesia dan Belanda juga sepakat melanjutkan kerja sama dalam proyek pengelolaan air di Semarang, Jawa Tengah. “Tapi tidak ada penandatanganan. Hanya melanjutkan saja,” kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga mengajak Belanda untuk meningkatkan kerja sama investasi dengan Indonesia. Hal tersebut salah satunya dilakukan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air.

Menurut Jokowi, penguatan kerja sama Indonesia-Belanda ini penting. Terlebih di situasi perekonomian dunia yang mengalami tren pelemahan saat ini.

Jokowi mengatakan, Belanda merupakan salah satu mitra penting Indonesia, baik di bidang perdagangan, investasi, maupun pariwisata. “Kita perlu upaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra, termasuk dengan Belanda,” kata Jokowi saat bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Y. M. Mark Rutte.

Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia-Belanda sepakat meningkatkan perdagangan yang terbuka dan adil. Dalam konteks tersebut, Jokowi kembali menyatakan fokus Indonesia terhadap persoalan kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit.

Jokowi pun mengapresiasi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ‘Joint Production on Sustainble Palm Oil’ di New York, Amerika Serikat pada 26 September 2019. Kerja sama tersebut bertujuan mendukung upaya penguatan kapasitas petani sawit skala kecil Indonesia, khususnya dalam memenuhi sertifikasi ISPO.

Adapun program yang diatur dalam kerja sama ini, antara lain mendorong produktivitas kelapa sawit berkelanjutan, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan petani sawit skala kecil Indonesia.

“Sebagai penutup saya berikan apresiasi kepada pemerintah Belanda yang secara konsisten tegas menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia,” kata dia. (katadata)