🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Penyusunan omnibus law cipta kerja disebuh-sebut tak melibatkan organisasi buruh, tapi justru melibatkan para pengusaha. Bahkan terkesan ditutup-tupi dan berlangsung sangat cepat. Hal ini menjadikan adanya beberapa aturan yang dianggap tidak berpihak kepada buruh.

Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Nur Aini mengatakan bahwa beberapa aturan bahkan membuat buruh seperti budak. “Salah satunya terkait jam kerja yang lebih panjang dibandingkan aturan ketenagakerjaan sebelumnya,” ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Disebutkan dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Pasal 77A dalam Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja lembur hanya dapat dilakukan empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Pada aturan ketenagakerjaan sebelumnya hanya membatasi waktu lembur tiga jam dalam sehari.

Kedua, dihapusnya cuti haid, cuti menikah, cuti ibadah, dan cuti sakit. Dalam pasal 93 dijelaskan upah tidak akan dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan ini berlaku pada pekerja yang membaptiskan anaknya, isteri yang melahirkan.

Ketiga, Waktu istirahat wajib diberikan paling sedikit selama 30 menit setelah bekerja selama 4 jam, dan Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Sedangkan, waktu kerja paling lama 8 jam perhari, dan 40 jam dalam satu minggu. Ini tertuang dalam pasal 89.

Selain itu waktu pembahasan omnibus law sangat sempit, yakni hanya 100 hari. Sedangkan, seharusnya aturan tersebut bisa dibahas lebih lama, agar bisa melibatkan semua pihak.

Menurut Aini yang turut berpatisipasi dalam penyusunan hanyalah kaum elit, diantaranya Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan belasan rektor.

“Draf nya misterius, pemerintah selalu bilang sudah diobrolin oleh serikat pekerja, nyatanya pemerintah hanya melakukan sosialisasi bukan partisipasi,” ujarnya.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menuturkan aturan tersebut hanya membawa kepentingan investasi dan pertumbuhan ekononomi, tapi tidak melindungi pekerjanya. “Para pekerja akan bisa dibayar serendah-rendahnya, pemerintah lepas tangan,” kata Nining. (msn)