Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Soal Ekspor Benih Lobster, Airlangga: Perlu Dorong Budi Daya

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-12-21
inNasional
Reading Time: 2 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi polemik rencana pembukaan larangan ekspor benih lobster alias benur. Menurut dia, pemerintah mendorong budi daya benih lobster sebelum dijual ke luar negeri.

“Saat ini, sedang dikaji oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pembenuran dari budi daya usia berapa yang bisa diekspor,” katanya.

Sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo berencana membuka larangan ekspor benih lobster yang dulu sempat dijalankan oleh Menteri KKP terdahulu, Susi Pudjiastuti. Namun demikian, niatan Edhy Prabowo itu menuai pro dan kontra.

Airlangga menuturkan benih lobster hasil budi daya memiliki potensi hidup lebih besar dibandingkan benih yang dilepas ke alam bebas. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menentukan waktu budidaya yang tepat sebelum akhirnya diekspor.

Ia bilang selama rencana budi daya ini dikaji, maka ketentuan lama alias larangan ekspor benih lobster tetap berlaku sampai ada aturan baru

“Jadi kalau kajiannya selesai baru ada tindak lanjut dari KKP,” ucapnya.

Penolakan rencana itu salah satunya datang dari Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Mereka menyatakan kebijakan ekspor bisa merugikan nelayan kecil dan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengakui pelarangan ekspor benih lobster yang diterapkan oleh Susi Pudjiastuti telah berdampak pada penurunan volume ekspor. Data yang dimilikinya menunjukkan volume ekspor lobster turun 10,55 persen semenjak larangan ekspor benur diberlakukan Susi.

Namun, pada saat bersamaan, nilai ekspor lobster di Indonesia rata-rata bisa tumbuh 13,03 persen per tahun pada periode 2014-2019.

Persoalan lobster ini juga menyita perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, permasalahan benih lobster harus dilihat dari dua sisi.Pertama, bagaimana kebijakan ini bisa memberi manfaat bagi nelayan Indonesia.Kedua, bagaimana agar kebijakan ini tidak merusak lingkungan.

“Ini tanyakan ke Menteri KKP Pak Edhy Prabowo, yang paling penting menurut saya, negara mendapat manfaat, nelayan mendapat manfaat, lingkungan tidak rusak,” paparnya. (cnn)

Previous Post

Soal Kredit Loyo, Airlangga Salahkan Suku Bunga Tinggi

Next Post

Komisi XI DPR Kritik Pemerintah Soal Lesunya Penerimaan Pajak

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Komisi XI DPR Kritik Pemerintah Soal Lesunya Penerimaan Pajak

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In