Soal Ekspor Benih Lobster, Airlangga: Perlu Dorong Budi Daya

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi polemik rencana pembukaan larangan ekspor benih lobster alias benur. Menurut dia, pemerintah mendorong budi daya benih lobster sebelum dijual ke luar negeri.

“Saat ini, sedang dikaji oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pembenuran dari budi daya usia berapa yang bisa diekspor,” katanya.

Sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo berencana membuka larangan ekspor benih lobster yang dulu sempat dijalankan oleh Menteri KKP terdahulu, Susi Pudjiastuti. Namun demikian, niatan Edhy Prabowo itu menuai pro dan kontra.

Airlangga menuturkan benih lobster hasil budi daya memiliki potensi hidup lebih besar dibandingkan benih yang dilepas ke alam bebas. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menentukan waktu budidaya yang tepat sebelum akhirnya diekspor.

Ia bilang selama rencana budi daya ini dikaji, maka ketentuan lama alias larangan ekspor benih lobster tetap berlaku sampai ada aturan baru

“Jadi kalau kajiannya selesai baru ada tindak lanjut dari KKP,” ucapnya.

Penolakan rencana itu salah satunya datang dari Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Mereka menyatakan kebijakan ekspor bisa merugikan nelayan kecil dan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengakui pelarangan ekspor benih lobster yang diterapkan oleh Susi Pudjiastuti telah berdampak pada penurunan volume ekspor. Data yang dimilikinya menunjukkan volume ekspor lobster turun 10,55 persen semenjak larangan ekspor benur diberlakukan Susi.

Namun, pada saat bersamaan, nilai ekspor lobster di Indonesia rata-rata bisa tumbuh 13,03 persen per tahun pada periode 2014-2019.

Persoalan lobster ini juga menyita perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, permasalahan benih lobster harus dilihat dari dua sisi. Pertama, bagaimana kebijakan ini bisa memberi manfaat bagi nelayan Indonesia. Kedua, bagaimana agar kebijakan ini tidak merusak lingkungan.

“Ini tanyakan ke Menteri KKP Pak Edhy Prabowo, yang paling penting menurut saya, negara mendapat manfaat, nelayan mendapat manfaat, lingkungan tidak rusak,” paparnya. (cnn)