KeuanganNegara.id -Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total mulai Senin (14/9) menimbulkan kegaduhan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menilai kegaduhan tersebut muncul lantaran kesalahan tata kata yang digunakan saat mengumumkan kebijakan tersebut.
“Sejak awal pemerintah pusat telah mengetahui bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Akan tetapi seolah-olah Jakarta menarik ‘rem darurat’. Karena ini tata kata, bukan tata negara,” kata Mahfud dalam seminar nasional evaluasi 6 bulan dan proyeksi 1 tahun penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring.
Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tahu bahwa Jakarta harus PSBB dan belum pernah dicabut. Namun tata kata saat mengumumkan PSBB total tersebut mengesankan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga menimbulkan kejutan baru terhadap perekonomian.
Akibatnya, setelah PSBB total diumumkan, para ekonom menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 397 triliun. Padahal sebenarnya Pemprov DKI Jakarta hanya mengumumkan perubahan kebijakan.
“Seakan-akan (PSBB total) ini baru, sehingga menimbulkan kejutan terhadap ekonomi. PSBB sudah menjadi kewenangan daerah, namun perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu,” ujarnya.
Dia mencontohkan di daerah tertentu PSBB diterapkan untuk satu kampung, kemudian di daerah lain diterapkan untuk satu pesantren, atau di tempat lain diberlakukan untuk pasar. Menurutnya Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan ini, namun tata kata saat mengumumkan PSBB total kurang tepat.
Selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pertumbuhan ekonomi Jakarta terkontraksi hingga 8,22% (year on year/yoy). Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak. Hal ini dilihat dari sektor penyediaan akomodasi dan makan/minum, serta transportasi dan pergudangan yang terkontraksi paling dalam.
Berbagai sektor lainnya yang juga terdampak PSBB yaitu industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran. Selengkapnya dapat dilihat pada databoks berikut.
Penolakan Menteri
Sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo pun menyayangkan kebijakan Anies. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, misalnya, mengatakan bahwa PSBB DKI akan mempengaruhi kinerja manufaktur di Indonesia.
Dia khawatir industri yang sudah bergeliat akan kembali tertekan. “Apalagi kalau diikuti provinsi lain,” ujar Agus yang juga mengakui bahwa masalah kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar.
Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meminta agar PSBB yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak manusia itu jangan sampai mengganggu arus barang. “Ini agar rantai pasok tidak terganggu,” kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengumuman Anies tersebut menimbulkan ketidakpastian pasar. Hal ini langsung direspon oleh pasar saham dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang anjlok lebih 5% pada Kamis (10/9).
“Sebenarnya kinerja pasar keuangan sudah menuju ke arah positif sejak beberapa pekan terakhir dibandingkan April. Indeks saham sektoral menguat pada sebagian besar sektor dengan variasi kenaikan hingga di atas 20%,” kata Airlangga.
Untuk meminimalisir dampak ekonomi, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar pun menyarankan agar pemerintah provinsi dapat memberikan pengecualian PSBB terhadap industri manufaktur atau sektor usaha yang taat pada protokol kesehatan.
“Pengusaha bisa saja mengatur agar pekerjanya dapat meminimalisir kontak dengan orang lain, misalnya dengan tidak menggunakan transportasi umum. Jadi didorong saja ke Pemprov DKI untuk melakukan pengecualian,” ujarnya.
Dia beralasan, aspek kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dalam penanganan pandemi. Covid-19 bisa membunuh manusia, sama halnya dengan kejatuhan ekonomi yang juga bisa membunuh kehidupan.(msn)
Discussion about this post