Sri Mulyani Gratiskan Sertifikasi Produk Halal UMK

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan biaya sertifikasi produk halal bagi usaha berskala mikro dan kecil. Rencananya, pembebasan biaya akan diberikan dari registrasi, proses sertifikasi, hingga sertifikat benar-benar terbit.

Hal ini diungkapkannya usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Agama Fachrul Razi. Namun, ia mengatakan keputusan final akan diputuskan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai rapat internal pemerintah.”Kalau tarif di-nol-kan, namun pelaksanaannya untuk menjangkau sampai jutaan usaha kecil seperti apa itu yang dibahas. (Tarif nol) untuk usaha mikro kecil,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bersamaan dengan kebijakan ini, artinya pemerintah akan memberikan subsidi atas program sertifikasi produk halal. Sayangnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu belum bisa memberi estimasi berapa besar anggaran yang disiapkan kementeriannya untuk mendukung program ini.

“Nanti kan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang akan mengestimasinya (nilai kebutuhan anggaran),” katanya.

Bendahara negara mengatakan kebijakan ini diambil untuk mempercepat program sertifikasi produk halal, khususnya bagi usaha mikro dan kecil di bidang makanan dan minuman. Sebab, pemerintah menjadwalkan produk makanan dan minuman bisa tersertifikasi menyeluruh sampai batas waktu 17 Oktober 2024.

Sementara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto membenarkan bahwa belum ada hitungan anggaran subsidi yang diperlukan untuk membantu sertifikasi produk halal usaha mikro dan kecil. Namun ia mengatakan pemenuhan anggaran kemungkinan akan dilakukan dari dua sumber.

Pertama, subsidi silang dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Agama. Kedua, dari Kementerian Keuangan.

“Intinya bagaimana kami bisa memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi Kemenkeu siap (memberi anggaran subsidi),” ungkapnya. Di sisi lain, ia mengatakan belum ada pembahasan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur soal pemberian anggaran subsidi pada program ini.

“Secepatnya kami ingin (terbitkan PMK), tapi nanti dibahas dulu di kantor Wapres,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah memulai program sertifikasi produk halal sejak 17 Oktober 2019 lalu. Program sertifikasi ini mewajibkan kepemilikan sertifikat halal bagi seluruh produk yang lalu lalang di pasar nasional.

Dengan begitu, ketentuan wajib sertifikasi tidak hanya berlaku untuk produk yang diproduksi di dalam negeri saja, namun juga dari impor. Indonesia akan menggalang kerja sama khusus secara bilateral dengan negara tersebut agar sertifikasi halal bisa dilakukan.(cnn)