🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id–Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menerima laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait upaya pengoplosan BBM oleh kapal milik PT Pelindo I (Persero). Informasi tersebut diterima Erick melalui sambungan telepon.

“Bu Sri Mulyani telefon saya langsung soal hal itu,” kata Erick ditemui di Metro TV, Jakarta Barat.

Erick pun menunggu arahan lebih lanjut dalam mengambil kebijakan. Ia tak mau gegabah dalam mengambil langkah atau tindakan tanpa dilandasi investigasi yang lebih dalam.

“Tunggu arahan dari Kementerian Keuangan, saya enggak mau salah langkah nanti,” jelas dia.

Sebelumnya Tim patroli Bea Cukai Kepulauan Riau menindak kapal TB. SEI DELI III yang tengah melakukan pemindahan bahan bakar minyak (BBM) ke kapal TB CELEBES, Minggu, 19 Januari lalu pukul 22.45 WIB di perairan Pulau Nipah. Saat dilakukan pemeriksaan, nahkoda kapal TB. SEI DELI III menjelaskan bahwa BBM tersebut berasal dari Batam.

Akan tetapi, pihaknya tidak bisa menunjukkan dokumen kepabeanan yang diwajibkan atas kegiatan pengangkutan BBM dari Kawasan Bebas Batam ke Tempat Lain di Dalam Daerah Pabean (TLDDP). Tindak lanjut dari hal ini, tim patroli Bea Cukai Kepulauan Riau menyerahterimakan penanganan kasus tersebut ke kantor Bea Cukai Batam, karena perairan Pulau Nipah berada di bawah pengawasan Bea Cukai Batam.

“TB. SEI DELI III adalah kapal milik PT PELINDO I cabang Batam dan merupakan kapal tunda yang diberikan persetujuan menggunakan sarana bantu pemanduan untuk melaksanakan kegiatan penundaan kapal pada Perairan Wajib Pandu Batam dan Nipah untuk menaikan dan menurunkan pandu ke/dari atas kapal yang akan dipandu, serta melaksanakan tugas-tugas pengepilan,” tulis Bea Cukai Batam dalam keterangan resmi.

Hasil penelitian menyebutkan, TB. SEI DELI III melakukan pengisian BBM di dermaga UTRACO (Batu Ampar, Batam) sebanyak 32 Ton. Kemudian, TB. SEI DELI III bertolak menuju perairan Pulau Nipah dan melakukan pemindahan BBM berupa solar ke TB. CELEBES, TB. MALILI dan TB. CRYSTAL ACTEON.

“Meskipun TB. SEI DELI III telah menyampaikan outward manifes kepada Kantor Bea Cukai Batam, namun dalam manifes tersebut diberitahukan NIHIL,” jelas Bea Cukai.

Mestinya, kapal tunda ini berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan untuk kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal yang berolah-gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar dan kolam pelabuhan. Namun diduga telah dialihfungsikan menjadi kapal untuk mengangkut solar dari Kawasan Bebas Batam ke kapal tunda lainnya di TLDDP.

“Tidak hanya itu, berdasarkan data di Bea Cukai Batam juga tidak ditemukan adanya penyerahan dokumen PPFTZ-01 atas pengeluaran barang tersebut, di mana setiap pengeluaran barang asal Kawasan Bebas ke TLDDP wajib memberitahukan dengan dokumen PPFTZ-01 dan melunasi pajak pertambahan nilai (PPN),” tambahnya.

Hingga kini, Bea Cukai Batam berkoordinasi bersama Bea Cukai Kepulauan Riau masih terus melakukan penelitian untuk mendalami dugaan pengeluaran barang tanpa pemenuhan kewajiban kepabeanan tersebut dengan melakukan permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait.(msn)