Sri Mulyani: Penempatan Dana Pemerintah di Bank BUMN akan Diperpanjang

🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Pemerintah akan memperpanjang masa penempatan dana di empat bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Perpanjangan penempatan dana di bank BUMN akan dilakukan secara bertahap, dengan didahului evaluasi,” kara Sri Mulyani.

Sebelumnya, jangka waktu penempatan dana pemerintah di empat bank BUMN ini ditetapkan selama enam bulan. Namun, Menkeu mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghendaki penempatan dana di bank BUMN diperpanjang.

Sri Mulyani menjelaskan, evaluasi penggunaan dana akan dilakukan setiap tiga bulan, di setiap bank. Melalui evaluasi, pemerintah dapat melihat kontribusi masing-masing bank BUMN dalam mendorong perekonomian nasional.

“Mekanismenya adalah revolving dengan penempatan dana tiga bulan pertama di-revolve untuk nanti enam bulan, dan seterusnya,” ujarnya.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah akan menggandeng aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun ke bank empat bank BUMN, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Tujuannya, agar empat bank BUMN ini mampu berkontribusi dalam program pemulihan ekonomi nasional, melalui penyaluran kredit. Sasaran utama penyaluran kredit adalah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dana pemerintah tersebut, akan ditempatkan dalam instrumen deposito, dengan suku bunga sama dengan yang diperoleh dari BI, yakni 80% dari 7-Days Repo Rate. Penetapan suku bunga yang rendah ini, bertujuan untuk mendorong bank BUMN menyalurkan kredit ke sektor riil.

Penempatan dana pemerintah di Himbara ini diiringi dua larangan, yakni tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan tidak boleh dipakai untuk transaksi atau pembelian valuta asing.

Selain itu, bank BUMN tidak boleh membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi serta memotong, atau memungut remunerasi yang diperoleh dari penempatan uang negara.(mns)