Tambah Listrik 27,38 GW, Pemerintah Perlu Investasi Rp504 T

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id- Kementerian ESDM menargetkan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 27,38 GigaWatt (GW) dalam lima tahun ke depan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyampaikan 67 persen kapasitas tersebut bakal berasal dari bauran energi fosil, sementara 33 persen berasal dari energi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Dari tambahan 27,28 GW tersebut, 20,62 GW diantaranya berasal dari program listrik 35 ribu MegaWatt (MW),” kata Rida saat rapat dengan Komisi VII, DPR di Jakarta.

Untuk mewujudkan tambahan kapasitas tersebut, Rida memproyeksikan kebutuhan investasi mencapai US$36 miliar atau sekitar Rp504 triliun (asumsi Rp14 ribu per dolar AS), yang terdiri dari pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dan non-EBT.

“(Investasi) untuk pembangkit yang non EBT sebesar US$17,89 miliar, sementara EBT US$18,06 miliar US.” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan tambahan pembangunan jaringan transmisi sebesar 19 ribu kilometer sirkit (kms). Tambahan tersebut juga disebutnya memerlukan total investasi sebesar US$7,16 miliar.

“Sementara untuk gardu induk (GI), Dalam waktu 5 tahun ke depan kita akan berupaya untuk dapat tambahan atau total kapasitasnya hingga 38.607 MegaVolt Ampere (MVA) dengan perkiraan investasi kurang lebih US$5,54 miliar,” paparnya.

Lebih lanjut, Rida mengaku bahwa pembangunan pembangkit tersebut telah sesuai dengan pertimbangan supply and demand pasar. Pembangunan infrastruktur tersebut rencananya juga akan memenuhi kebutuhan sektor bisnis, pariwisata dan industri.

“Kami telah memplot pasokan listrik dengan potensi demand. Dan alhamdulillah, sampai saat ini kebutuhan demand ke depan tercukupi termasuk pembangunan smelter. Sehingga tidak perlu khawatir jika terjadi kelebihan pasokan,” ujarnya.

Berdasarkan paparannya, diketahui pembangkit tenaga listrik yang terpasang hingga 2019 telah mencapai total 70 GW. Capaian tersebut, masih didominasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mencapai 60 persen.

Selain itu, pemerintah juga telah berhasil meningkatkan kapasitas pembangkit listrik mencapai 15 GW yang sebagian diantaranya berasal dari program 35 ribu MW.

Terkait kendala, Rida mengaku hal-hal yang menghambat berjalannya program dan perluasan ketenagalistrikan selama ini terkait dari pembebasan lahan dan perizinan. Menurutnya, pemerintah akan segera menyelesaikan pembebasan lahan dan izin lingkungan secepatnya untuk menyelesaikan program tersebut.

“Ada beberapa isu, yaitu menyangkut perizinan. Maaf ini agak sedikit klasik, tetapi memang seperti itu adanya di lapangan,” paparnya.(cnn)