KeuanganNegara.id -Tugas Bank Indonesia (BI) bakal bertambah.Setelah diminta membeli Surat Berharga Negara (SBN) dengan metode burden sharing untuk pembiayaan dampak pandemi, kali ini bank sentral diposisikan sebagai standby buyer SBN apabila terjadi krisis keuangan.
Kebijakan tersebut mengacu pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan atau RUU tentang Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi, dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan.
Beleid yang didapat Kontan.co.id itu berdalih, dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis keuangan, Bank Indonesia berwenang membeli SBN jangka panjang di pasar perdana. Sebab, dengan aturan saat ini BI dapat menolak kebijakan pemerintah.
Artinya independensi BI yang diatur oleh Undang-Undang (UU) sebelumnya bakal diputarbalikan. Sebab, UU BI mendefinisikan independensi dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Dus, campur tangan pemerintah atau pihak lain dapat dituntut penjara serta pidana.
“Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana diatur UU mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, BI juga berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada membeli surat berharga negara di pasar perdana,” sebagaimana Pasal 70 RUU Omnibus Law Sektor Keuangan.
Masih dalam rangka pembiayaan krisis keuangan, BI juga berwenang memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SBN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.
Selain itu, BI juga diarahkan untuk membeli repo SBN yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengantisipasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas dalan penanganan bank bermasalah.
“Dalam rangka BI menggunakan kewenangannya untuk membeli SBN di pasar perdana sebagaimana dimaksud, tidak berlaku ketentuan mengenai larangan BI memberi SBN di pasar perdana sebagaimana diatur dalam UU mengenai BI,” jelas Pasal 70 Ayat 3 RUU Omnibus Law Sektor Keuangan.
Adapun skema dan mekanisme pembelian SBN jangka panjang di pasar perdana oleh BI akan ditetapkan oleh keputusan bersama antara Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Indonesia.
Sebagai info, dalam RUU yang didapat Kontan.co.id itu dilatarbelakangi beberapa masalah diterbitkannya beleid tersebut. Pertama, belum optimalnya pelaksanaan peran dan fungsi lembaga sektor keuangan antara lain karena regulatory forbearance dalam mengambil keputusan saat terjadi krisis, utamanya dalam sektor perbankan.
Sebagai contoh, terkait menyatakan kondisi bank gagal. Kondisi ini menyebabkan langkah penyehatan bank menjadi terhambat, bahkan bukan mustahil terlambat.
Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pandangan mengenai penyehatan dan resolusi bank antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang justru berpotensi meningkatkan biaya penanganan menjadi lebih besar.
Kedua, pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial yang masih terpisah, khususnya perbankan mengakibatkan koordinasi antar otoritas menjadi kurang cepat dan efektif. Terlebih apabila tidak diatur dalam suatu dasar hukum yang kuat.
Alhasil, pemerintah berencana segera membentuk Forum Pengawasan Perbankan Terpadu untuk penguatan koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan, pengawasan, dan penyelesaian permasalahan di sektor keuangan, khususnya perbankan. Forum Pengawasan Perbankan Terpadu ini beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Forum bertugas merumuskan dan menetapkan indikator dan metodologi penilaian kondisi bank dengan menggunakan data dan informasi dalam sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi dengan pendekatan proyeksi (forward looking),” sebagaimana dikutip dalam Pasal 4 RUU Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi, dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan. (msn)
Discussion about this post