Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Wakil Ketua KPK Minta Anggaran Pemberantasan Korupsi Ditambah

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-12-08
inNasional
Reading Time: 1 min read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat jatah sebesar Rp 922,6 miliar. Jumlah tersebut dinilai kurang ideal.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, anggaran untuk KPK idealnya sebesar 0,2% dari total APBN, sama seperti lembaga antirasuah di Hong Kong. Maka, jika APBN 2020 yang disahkan mencapai Rp 2.233,2 triliun, anggaran KPK idealnya senilai Rp 4,46 triliun. Kurangnya anggaran disebutnya mengakibatkan kerja KPK tak maksimal. “Hari ini KPK hanya dapat Rp 1 triliun kurang, bagaimana kami mau memberantas korupsi dengan uang segitu?” kata Saut dalam suatu diskusi di Jakarta.

Dalam setahun, Saut menyebut, total surat aduan yang masuk ke KPK dari seluruh Indonesia berjumlah 7.000 surat dengan 30% atau 2.100 di antaranya berpotensi adanya korupsi. Namun, KPK hanya mampu melakukan sekitar 200 penangkapan dari jumlah aduan korupsi tersebut. (Baca: Wakil Ketua KPK Dorong Perbaikan Lapas Agar Napi Tak Berobat Keluar) Jumlah itu, menurut Saut, sangat sedikit. “Anda kasih saya 20 ribu pegawai, baru bisa (menindakanjuti seluruh aduan yang masuk),” kata Saut di Jakarta.

Sedangkan, dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapat jatah anggaran paling besar. Instansi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut mendapat jatah anggaran sebesar Rp 21,6 triliun pada 2020, naik dari Rp 109,6 triliun tahun ini. Di posisi kedua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran mencapai Rp 111,8 triliun. Sedangkan di urutan ketiga, POLRI mendapat anggaran Rp 104,7 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari tahun ini Rp 94,3 triliun. Tahun ini, anggaran Polri sempat turun dibanding tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun. (katadata)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Sidang Komite BPH Migas Putuskan Penyalur BBM Subsidi 2020

Next Post

BTN Salurkan KPR Rp 300 Triliun Bagi Lima Juta Masyarakat

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

BTN Salurkan KPR Rp 300 Triliun Bagi Lima Juta Masyarakat

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In