🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya segera menyelesaikan draf rancangan undang-undang (RUU)omnibus law.Ia menargetkan draf RUUomnibus lawrampung paling lambat pada pekan depan.

Sebelumnya,omnibus lawmerupakan undang-undang yang memuat beragam hal yang keberadaannya merevisi beberapa undang-undang terkait. Saat ini, pemerintah tengah menyusun dua drafomnibus lawyaitu RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi dan RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Saya harapkan bisa selesaikan dalam minggu-minggu ini, atau paling lambat minggu depan,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna ‘Penetapan RPJMN 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menargetkan omnibus law akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Januari 2020.

“Kita akan selesaikan dan kita akan masukkan pada Januari (2020),” kata Yasonna saat ditemui di kantornya, Jakarta.

Yasonna mengaku ditugaskan Jokowi agar melakukanroadshowke daerah-daerah guna memberi penjelasan mengenaiomnibus law.

Pemerintah, kata Yasonna, telah meminta DPR agar memasukkanomnibus lawke dalam agenda super prioritas dan pembahasannya tak memakan waktu lama.

“Kami harapkan nanti, sebelum kami menyerahkan, kami akan berkomunikasi dengan DPR agar itu betul-betul masuk agenda super prioritas dan dapat kesepakatan bersama untuk menyelesaikan secepat-cepatnya,” ujarnya.

Jokowi sendiri dalam kesempatan beberapa waktu lalu telah meminta Ketua DPR Puan Maharani untuk menindaklanjuti RUUomnibus law.

Ia mengaku sudah menyampaikan kepada Puan secara langsung agar proses revisi sekitar 82 undang-undang itu diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

“Sehingga kita ajukan langsung pada DPR, Bu Puan ini 82 uu sudah, mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik kalau bisa Bu jangan sampai lebih dari tiga bulan,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja masih dibahas bersama jajarannya.

Pembahasan fokus pada lima isu di antaranya, pesangon, jam kerja, dan upah minimal.

“Proses sekarang pembicaraannya sudah teknis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Minggu ini, insyaalah selesai,” ujarnya.(cnn)