Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.377 Triliun per Februari 2020

KeuanganNegara.id-Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia (ULN), yang terdiri dari pemerintah dan swasta, sebesar USD 407,52 miliar atau senilai Rp 6.377,7 triliun (kurs Rp 15.650) per akhir Februari 2020.

Utang tersebut naik 5,38 persen dibandingkan posisi Februari 2019 yang hanya USD 386,69 miliar. Namun melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar USD 411,77 miliar.

Jika dirinci lebih lanjut, ULN pemerintah mencapai USD 200,61 miliar, meningkat 5,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya USD 190,84 miliar. Namun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ULN pemerintah turun 9,5 persen.

Sementara ULN bank sentral sebesar USD 2,71 miliar, melambat 9,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 2,98 miliar.

“Penurunan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi sentimen global sebagai dampak pandemi COVID-19 yang meluas, sehingga mendorong arus modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, dalam keterangan resmi.

Untuk Utang Luar Negeri swasta, termasuk BUMN, mencapai USD 204,19 miliar, meningkat 5,8 persen dibandingkan Februari 2019 yang sebesar USD 192,86 miliar.

ULN swasta tersebut terdiri dari lembaga keuangan sebesar USD 47,07 miliar, seperti bank USD 35,51 miliar dan lembaga keuangan nonbank sebesar USD 11,55 miliar. Serta terdapat ULN swasta bukan lembaga keuangan sebesar USD 157,12 miliar.

Rasio ULN mencapai 35,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Februari 2020, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 36,3 persen.

Struktur Utang Luar Negeri Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa 89,2 persen dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” jelasnya. (msn)