🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman sebesar US$90 juta atau sekitar Rp1,26 triliun (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS) untuk pembiayaan proyek peningkatan akuntabilitas belanja pemerintah Indonesia.

Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein mengungkapkan pinjaman tersebut mencerminkan komitmen kuat ADB untuk mendukung upaya reformasi manajemen keuangan Pemerintah Indonesia dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Bantuan ADB akan mendukung Pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas negara guna menyampaikan layanan publik yang berkualitas,” ujar Wicklein.

Wicklein menerangkan pembiayaan tersebut disalurkan untuk proyek Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara (State Accountability Revitalization Project). Proyek itu akan membantu pemerintah melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.

“Bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih, yang selanjutnya akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik,” kata Senior Project OfficerADB Deeny Simanjuntak dalam keterangan resmi yang sama.Pinjaman tersebut juga akan memberikan fasilitas modern yang cocok untuk mendukung pelatihan e-learning. Proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategie-governmentnasional.

Selain itu, proyek ini akan mendukung adopsi pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit internal berbasis risiko, dan pelatihan pengguna sistem audit yang baru dan lebih ditingkatkan.

Dalam hal ini, proyek akan mendukung pusat pelatihan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan fasilitas kampusnya di Bali, Ciawi, Makassar, dan Medan agar dapat mengakomodasi pelatihan e-learning.

Sistem informasi manajemen keuangan BPKP juga akan diperbarui guna meningkatkan keakuratan laporan keuangan, sehingga memperkuat pelaporan dan pengawasan.

Sebagai informasi, ADB didirikan pada 1966 dan dimiliki oleh 68 anggota-49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2018, ADB memberikan komitmen pinjaman dan hibah baru senilai $21,6 miliar. (CNN)