KeuanganNegara.id– BPJS Kesehatan membukukan pendapatan iuran sebesar Rp44,50 triliun per Juni 2019. Realiasi tersebut mencapai 50,11 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019 yang sebesar Rp88,80 triliun.

Berdasarkan Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan yang diterimaCNNIndonesia.com, iuran berasal dari 222,5 juta orang peserta. Terdiri dari 96,67 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), 17,49 juta peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara, seperti PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara.

Kemudian, 34,09 juta peserta PPU Non Penyelenggara Negara, seperti perusahaan BUMN dan swasta. Diikuti oleh 32,32 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), 5,15 juta peserta Bukan Pekerja, dan 36,75 peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

“Iuran tidak terlalu problem. Yang harus dikejar itu peserta PPU Non Penyelenggara Negara, perusahaan-perusahaan, ini yang penting,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (14/8).

Namun, berdasarkan rincian kinerja operasional perusahaan, peserta PBI masih 99,87 persen dari target RKAP. Peserta PBPU juga hanya tercatat 87,29 persen dari target.

Sementara, peserta PPU Penyelenggara Negara, PPU Non Penyelenggara Negara, peserta Bukan Pekerja, dan Penduduk yang didaftarkan oleh pemda masing-masing mencatat realisasi di atas target RKAT, yakni 100,41 persen, 104,91 persen, 100,22 persen, dan 125,51 persen.

Mengutip laporan tersebut, kesinambungan finansial menjadi salah satu rencana besar BPJS Kesehatan periode 2016-2021.

Untuk mencapai itu, tahun ini manajemen akan fokus meningkatkan kemampuan pembiayaan jaminan kesehatan melalui tingkat kolektibilitas iuran 98,83 persen dari rasio klaim 114,35 persen. (cnn)