Kepala negara mengatakan penghematan nilai impor minyak bisa dikejar melalui program penyaluran dan penggunaan mandatori campuran biodiesel sebesar 20 persen pada minyak solar (B20). Program ini membuat sebagian porsi minyak solar dari impor diganti oleh penggunaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Dengan begitu, pemerintah bisa mengurangi volume dan nilai impor minyak. Kemudian, turut mengurangi pembayaran menggunakan devisa, sehingga defisit transaksi berjalan berkurang.

“Kalau konsisten menerapkan B20, kita (pemerintah) bisa menghemat kurang lebih US$5,5 miliar per tahun, ini angka yang ‘gede banget‘. Sehingga, defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan akan semakin baik,” ujar Jokowi di rapat terbatas biodiesel yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8).

Lebih lanjut, menurutnya, program mandatori B20 harus gencar dilakukan agar produksi CPO dari para petani sawit lokal bisa terpakai. Maklum, harga komoditas di pasar internasional tengah menurun.

Hal itu membuat keuntungan petani bakal menurun. Untuk itu, perlu kebijakan di dalam negeri yang bisa menyeimbangkan pergerakan harga CPO dan penyerapan pasokan.
Sementara penyerapan CPO untuk B20 memberikan kepastian kepada petani bahwa hasil produksinya akan terpakai.

“Tekanan kepada sawit betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri. Ini menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar dan kami harapkan menimbulkanmultiplayer effectterhadap 17 juta petani,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta program B20 terus digenjot. Begitu pula dengan rencana perluasan menjadi B30, B50, sampai B100. Berdasarkan rencana pemerintah, uji coba B30 akan dilakukan sampai Oktober 2019.

Sementara penerapannya akan dilaksanakan mulai Januari 2020. Selanjutnya, akan beralih ke B50 pada akhir 2020. Lalu, pada 2021 ke B100.

“Semua harus punya komitmen yang sama. Nanti saya juga minta laporan Pertamina terkait pemanfaatan CPO untuk memproduksi green diesel dangreen gasolinedi kilang milik Pertamina,” katanya.

Khusus untuk Pertamina, mantan gubernur DKI Jakarta itu turut meminta perusahaan minyak raksasa untuk mengembangkan penggunaan CPO bagi produksi avtur. Tujuannya lagi-lagi untuk mengurangi impor minyak.

Di sisi lain, Jokowi melempar wacana akan menggandeng badan audit independen, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PricewaterhouseCoopers (PwC). “Saya tidak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau Pricewaterhouse atau lembaga lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul jalan,” tandasnya.(cnn)