KeuanganNegara.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku belum puas dengan pelaksanaan Program Tol Laut. Pasalnya, pengurangan disparitas harga pangan antar daerah belum terlihat signifikan.

“Yang saya belum puas adalah Program Tol Laut karena, menurut hemat saya, belum seperti yang kami harapkan,” tutur Luhut dalam keterangan resmi dalam rangka peringatan Hari Maritim, dikutip Senin (23/9).

Luhut mengungkapkan Program Tol Laut bertujuan untuk mengurangi disparitas harga bahan pokok dan penting di Pulau Jawa atau Indonesia bagian barat dengan pulau-pulau lain di Indonesia bagian Timur. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggelontorkan subsidi.

Namun, dengan dominasi satu operator, Luhut menilai disparitas harga yang terjadi belum terlihat nyata.

“Awalnya, iya kelihatan signifikan bedanya tapi karena yang menjadi operator cuman satu orang, waktu itu kelihatan malah dia jadi monopoli. Nah, itu kan engak boleh. Prinsip pemerintah, enggak boleh ada yang memonopoli, kecuali yang memang betul-betul itu untuk haknya rakyat,” tuturnya.

Untuk itu, sambung ia, pemerintah akan mengatur supaya operator program tidak hanya satu. Sebagai catatan, saat ini operator tol laut adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.

“Program ini awalnya yang menjadi operator baru satu orang, memang sekarang kami mau bikin dua atau tigalah sehingga ada yang menjadi kompetitor, ia mengklaim ada banyak program kemaritiman yang telah berjalan sesuai dengan target pemerintah di antaranya program pembangunan pelabuhan laut dan perundingan terkait perbatasan. Perundingan-perundingan perbatasan perbatasan misalnya dengan Singapura dengan nanti selesainya FIR (Flight Information Region) dan DCA (Defence Cooperation Agreement) ini maka perundingan perbatasan juga selesai,” sebutnya.

Selain itu, ada beberapa program lain yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kedeputian Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Kedeputian Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim.

Program tersebut, antara lain verifikasi dan submisi nama pulau dan rupa bumi ke PBB melaluiUnited Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Pada 2017, jumlah pulau yang disubmisi ke UNGEGN 16.056 pulau. Pada Mei 2019, 16.671 pulau telah diverifikasi ke PBB saat 1st session UNGEGN 2019.

Pada 2018, Kemenko Bidang Kemaritiman menginisiasi terbentuknya Forum Archipelagic and Island States(AIS) yang beranggotakan 21 negara di Asia Pasifik. Pada akhir September 2019, pemerintah kucurkan pendanaan sebesar Rp2,8 milyar untuk pembentukan sekretariat AIS dan pendanaan kegiatan awal.

Kemenko Bidang Kemaritiman juga menginisiasi terbentuknyaTropical Seaweed Innovation Network(TSIN). TSIN merupakan jejaringvirtual networkingberbasis web. Tujuannya, untuk hilirisasi produk turunan rumput laut bersama dengan penemu dan berbagai pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Kemenko Bidang Kemaritiman juga melakukan koordinasi pada ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan kebijakan penentuan harga garam, kebijakan program kendaraan bermotor listrik, percepatan penanganan pencemaran Sungai Citarum, serta penanaman kurikulum kemaritiman.

Program-program kerja tersebut dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2015 tentang Kemenko Bidang Kemaritiman yang mengkoordinasikan empat kementerian dibawahnya, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (cnn)