Menko Ekonomi Angkat Bicara Soal Kadin Usul Stimulus Corona Rp 1.600 Triliun

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi soal usulan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, agar dana stimulus untuk penanganan virus corona ditambah menjadi Rp 1.600 triliun

Menurut Airlangga, pemerintah tak bisa terburu-buru dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat virus corona. Untuk menggelontorkan stimulus Rp 405 triliun yang sudah diputuskan Presiden Jokowi juga masih butuh proses.

“Pemerintah menyelesaikan persoalan tidak terburu-buru tapi semua dengan mekanisme dan step. Karena yang Rp 405 triliun kan baru akan dibahas melalui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dan perlu ada persetujuan DPR, dan sekarang juga ini dikaitkan dengan APBN-Perubahan 2020. Jadi, butuh waktu,” katanya dalam konferensi online.

Airlangga menegaskan, berapa pun jumlah dana yang dibutuhkan pemerintah untuk menolong berbagai sektor akibat dampak virus corona, perlu ada penilaian dan persetujuan.

Misalnya, dengan adanya dana jumbo yang menjadi stimulus ini, pemerintah harus merevisi defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebelumnya, defisit APBN terhadap PDB selalu ditahan di bawah 3 persen. Namun karena butuh dana cukup besar untuk menangani virus corona, defisit APBN melebar menjadi 5,07 persen.

“Dalam Perppu sudah jelas budget defisit tahun pertama, kedua, ketiga dibuka (melebar menjadi 5,07 persen). Lalu tahun keempat dan kelima dikembalikan ke 3 persen. Jadi kebutuhannya kita akan lihat sesuai situasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menilai stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah masih belum ideal, terutama jika melihat masih ada 93 juta masyarakat miskin dan rentan miskin, serta pengusaha kecil dan pekerja informal lainnya yang diprediksi belum mendapat bantuan.

Adapun rincian dari total stimulus sebesar Rp 1.600 triliun yang disarankan Kadin yakni untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp 600 triliun, dana kesehatan Rp 400 triliun, dana finansial perbankan sebesar Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun.

“Kami melihat bahwa kebutuhannya sebesar Rp 1.500 triliun sampai Rp 1.600 triliun. Untuk social safety net saja Rp 600 triliun karena pekerja kita lebih banyak sektor informalnya, daripada sektor formalnya, termasuk masyarakat miskin dan rentan miskin ada 93 juta orang,” kata Rosan.(msn)