Pemerintah Dukung Bank Berikan Pinjaman di Masa Pandemi COVID-19

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 secara spesifik telah mengatur bahwa dalam usaha pemulihan ekonomi nasional, pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh negara.

“Kita sekarang sedang berbicara dengan OJK, BI, dan LPS, bagaimana caranya untuk me-revitalize bank untuk memberikan pinjaman tapi jika mereka (bank) masih khawatir pinjamannya akan macet, pemerintah bisa memberikan jaminan,” jelas Menkeu.

Menkeu melanjutkan, bahwa semua negara melakukan kalibrasi dan rekalibrasi dari kebijakan ekonominya. Ciri khas semua negara dalam menangani krisis COVID-19 ini adalah memperhatikan bidang kesehatan, memperluas jaring pengaman sosial, memberikan kelonggaran pada bidang perpajakan, dan relaksasi dari sisi peraturan perbankan.

Sedangkan dalam bidang moneter dilakukan injeksi likuiditas, penurunan suku bunga, atau keduanya. Kebijakan yang dikeluarkan tentu saja didesain agar selalu akuntabel karena setelah krisis berlalu, Indonesia masih membutuhkan APBN yang sehat; BI yang kredibel, independen dan efektif dalam menjalankan kebijakan moneter; OJK yang dapat menjalankan pengawasan yang efektif kredibel; serta LPS yang bisa tetap menjamin.

Menkeu menutup acara dengan berpesan agar masyarakat tidak lupa dengan aset sosial luar biasa yang dimiliki Indonesia, yaitu ikatan kegotongroyongan. Gotong royong menunjukkan kemampuan kepedulian sosial satu sama lain. Gotong royong dari sisi ekonomi adalah menggunakan berbagai instrumen agar daya tahan dan daya untuk bertahan sepanjang mungkin sambil melihat peluang untuk melakukan pemulihan.

Seluruh masyarakat dapat berpartisipasi di dalam situasi ini dengan cara menjadi orang yang lebih positif dan tidak getir dan sinis.

“Bangsa yang lulus dari ujian ini menggambarkan quality dari perikemanusiaan mereka apakah mereka memiliki rasa perikemanusiaan adil dan beradab dan juga dari kesiapan policy dan pemerintahnya yang didukung oleh masyarakatnya secara baik,” pungkas Menkeu.(kemenkeu)