Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Pemerintah Larang Ekspor Bijih Mineral Mulai Hari Ini

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-10-29
inEkonomi, Nasional
Reading Time: 3 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id– Pemerintah resmi menghentikan ekspor bijih mineral atauore mulai Selasa (29/10). Implementasi kebijakan ini lebih cepat dari ketentuan larangan ekspor oreyang sebelumnya baru akan diterapkan mulai 1 Januari 2020.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kepada awak media di kantornya. Pernyataan diberikan Bahlil setelah menggelar pertemuan bersama beberapa pengusaha di sektor mineral dengan didampingi Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin.

“Mulai hari ini sudah disepakati tidak ada lagi ekspor ore. Ini berlaku mulai besok, malam ini mereka (pengusaha ore) pulang dan tinggal perintahkan kapal mereka untuk tidak perlu berangkat (untuk mengekspor ore ke luar negeri),” ucap Bahlil.

Bahlil mengatakan keputusan ini sengaja diambil pemerintah dalam bentuk kesepakatan yang dihasilkan dari proses diskusi dengan para pengusaha mineral. Bersamaan dengan bentuk kesepakatan itu, pemerintah tidak merilis aturan baru yang menyatakan perubahan ketentuan larangan sekaligus penghentian eksporore.

Artinya, larangan ekspororetetap mengikuti dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah juga tetap berlaku.

“Pemberlakuan bukan atas surat negara atau aturan kementerian teknis, tapi kesepakatan bersama antara pemerintah dan pengusaha nikel. Ini lahir dalam hal yang bijak karena sayang dengan negara untuk memberi nilai tambah,” tuturnya.

Keputusan ini juga dibarengi dengan kesepakatan bahwa pengusaha mineral akan mendapat kepastian pembelianoredi dalam negeri oleh para pengusaha yang sudah memiliki fasilitas pemurnian mineral alias smelter. Bahlil mencatat setidaknya ada 14 smelter yang siap menyerap berapa pun volumeoresaat ini agar tidak dijual ke luar negeri.

Sayangnya, ia tidak memegang data pasti mengenai volumeoreyang semula harus diekspor pengusaha mineral ke luar negeri dan nantinya dialihkan kesmelterdi dalam negeri. “Ini bukan masalah jumlahnya, tapi ada kepastian bahwa yang semula ekspor bisa ditampung atau tidak. Iya bisa ditampung,” tekannya.

Bahkan, sambung Bahlil, kesepakatan turut menjamin bahwaoreyang semula harusnya diekspor ke luar negeri dan dialih ke smelter di Tanah Air akan dibeli dengan harga yang sama ketika pengusaha mengekspornya.Oreakan dibeli sesuai dengan ketentuan harga acuan di pasar internasional yang berbasis di China.

Selain itu, pembelian ore juga akan dikurangi pungutan pajak dan biaya transit, sehingga harga jual yang didapat pengusaha ore dipastikan jauh lebih menguntungkan ketika mengalihkan ekspor ke smelter nasional.

Tak hanya itu, Bahlil turut menjamin proses surveyor dalam rangka mengukur kadaroreakan dilakukan dengan adil dan terbuka.

“Agar tidak ada dusta di antara kita,” katanya.

Pemerintah akan turut memediasi soal sistem pembayaran antara pengusaha oredengan pengusaha smelter yang membelioreyang dialihkan itu. “Kami berusaha menjaga semua, sehingga ke depan negara akan lebih baik dan investasi ada kepastian,” katanya.

Di sisi lain, Bahlil menekankan percepatan larangan sekaligus penghentian ekspor ini dalam rangka meningkatkan industri hilirisasi nasional. Selain itu, guna memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha dan negara.

Sebab, bilaoredihilirisasi, maka nilai jualnya akan meningkat dari kisaran US$45 per ton menjadi hampir US$2.000 per ton. Dengan begitu, kantong pengusaha akan lebih tebal, namun kekayaan alam Indonesia tidak terjual dengan harga murah.

“Berapa ratus kali lipat keuntungan dan pajak yang bisa didapat nanti? Berapa negara yang nanti akan tergantung dengan kita?” tuturnya.

Ia menekankan sekalipun tidak ada produk hukum baru, namun keputusan ini tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Khususnya untuk pengembangan industri mineral.

Pasalnya, pemerintah mengutamakan hilirisasi guna mendongkrak nilai tambah. Ia pun mengaku tak ambil pusing dengan perjanjian kontrak bisnis antara pengusaha mineral nasional dengan pihak luar negeri. Misalnya, kelanjutan PT Aneka Tambang Tbk alias Antam, yang merupakan salah satu pemain di industri ini.

“Bisnis itu negosiasi, fleksibel. Saya yakin Antam punya 1.001 cara agar tidak kena penalti (karena mengubah ketentuan ekspor). Jadi tidak harus semua kaku, bisnis itu dinamis, apalagi Antam BUMN, masa Antam tidak cinta negaranya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan keputusan akhir tentang larangan ekspor bijih mineral. Pemerintah disebut-sebut bakal mempercepat pelaksanaan kebijakan dari rencana awal yang tercantum dalam aturan yakni pada 2022 mendatang.

percepatan larangan ekspor bijih mineral ini demi menarik investasi smelter di dalam negeri. Ia juga memastikan industri smelter dapat menyerap komoditas tersebut.

“Kami perlu menarik investor sebanyak mungkin,” imbuh Luhut.

Namun, wacana percepatan itu saja setidaknya sudah membuat khawatir pelaku industri mineral. Salah satunya dari Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI).

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menilai percepatan larangan ekspor bijih nikel itu akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pertambangan. Menurut dia, ketidakpastian pemerintah dalam menetapkan kebijakan akan mematikan aliran investasi di sektor pertambangan. (cnn)

Previous Post

OJK Sebut Perbankan Syariah Punya Peluang Besar di Aceh

Next Post

Kuartal III, BCA Raup Laba Rp20,9 T di Tengah Kredit Lesu

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Kuartal III, BCA Raup Laba Rp20,9 T di Tengah Kredit Lesu

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In