Presiden Paparkan Program Indonesia Pintar

KeuanganNegara.id– Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, Presiden Jokowi pada pidato Nota Keuangan juga menjelaskan mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa.

Selain itu, pemerintah pun akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah).

“Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi,”jelas Presiden di Gedung Kura-Kura, Jumat (16/08).

(KIP KULIAH)

Tidak hanya KIP-Kuliah, tahun 2020 pemerintah akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja. Dengan kartu ini anak-anak muda dan para pencari kerja dapat memilih kursus yang diinginkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan berbagai keterampilan bagi generasi muda agar dapat menghadapi perubahan kebutuhan skill dalam mendapatkan pekerjaan. kursus yang dapat mereka pilih meliputi coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat.
(KARTU PRAKERJA)

Bersamaan dengan pendidikan, tentu kesehatan juga menjadi faktor penting agar Indonesia mampu mencapai SDM yang unggul. Tahun depan anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp132,2 triliun. Anggaran ini, ungkap Presiden akan digunakan untuk melanjutkan prioritas program peningkatan layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama serta ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota.

“Pemerintah juga terus memberikan perlindungan, khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien, Pemerintah terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar-program, dan melakukan evaluasi agar kebijakan berbasis bukti,” pungkasnya. (kemenkeu)