Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Reformasi Perpajakan Harus Cermati Perkembangan Ekonomi Digital

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-07-16
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

 

KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya para jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencermati, mengelola dan mengantisipasi perubahan ekonomi digital sebagai komponen penting bagi reformasi perpajakan dan penyusunan peraturan.

Hal ini disampaikan Menkeu selaku pembina upacara saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pajak 14 Juli Tahun 2019 dengan tema “Bersama Dukung Reformasi Perpajakan” di lapangan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (15/07).

“Tantangan perpajakan di era ekonomi digital sebagaimana menjadi topik yang sangat penting yang dibicarakan dalam forum sidang tahunan G-20 di Jepang (28-29 Juni 2019) harus diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyusun rancangan undang-undang perpajakan,” tegas Menkeu.

Misalnya kondisi saat ini yang masih mengandalkan kehadiran pelaku ekonomi yang berdomisili di suatu negara sebagai wajib pajak dirasa tidak lagi relevan. Banyak pelaku ekonomi terutama ekonomi digital yang berdomisili di negara lain tetapi memperoleh manfaat besar dari konsumen Indonesia.

“Realisasi penerimaan perpajakan saat ini masih belum mencerminkan besarnya potensi penggunaan internet, e-commerce, dan jumlah penduduk Indonesia. Di era ekonomi digital untuk dapat memperoleh penghasilan dari satu negara, para pelaku usaha tidak perlu berada di negara tersebut,” jelas Menkeu.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan mindset DJP dengan melihat wajib pajak dikaitkan dengan manfaat yang diperolehnya dari konsumen suatu negara bukan pada domisili pelaku usaha di negara tersebut.

“Konsep physical economy present sudah sulit untuk diterapkan saat ini. Pendefinisian ulang dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment menjadi agenda yang sangat penting di dunia dan harus sudah kita antisipasi di dalam negeri. Konsep tersebut sekarang sedang dipertimbangkan untuk diubah dari keberadaan permanent establishment atau BUT menjadi significant economic present, bukan lagi fisik namun nilai ekonomis dan kegiatan yang men-generate nilai tambah dan pendapatan menjadi sangat penting,” ujar Menkeu. (kemenkeu)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Optimalkan Peran Utang Luar Negeri

Next Post

Pada 2020, Sejuta Keluarga Ditargetkan Keluar dari Kemiskinan

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Pada 2020, Sejuta Keluarga Ditargetkan Keluar dari Kemiskinan

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In