Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 3/B/PK/Pjk/2015

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
beralamat di Jalan Jenderal ADF No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

MELAWAN,

XYZ, beralamat di Jalan Raya
JKL Purwakarta,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT,

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.47881/PP/ M.IV/16/2013, tanggal 22 Oktober 2013 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai
berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor
KEP-2063/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 September 2011 Tentang Keberatan
Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00027/207/06/409/10 tanggal 16 Juli
2010 Masa Pajak Februari 2006, yang Pemohon Banding terima tanggal 04
Oktober 2011, yang memutuskan menolak permohonan keberatan Pemohon
Banding dan menambah atas SKPKB PPN Nomor 00027/207/06/409/10 tanggal
16 Juli 2010 Masa Pajak Februari 2006, dengan ini perkenankanlah
Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan
Terbanding Nomor KEP-2063/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 September 2011
dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000;

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2063/ WPJ.09/
BD.06/2011 tanggal 29 September 2011, yang perhitungannya Pemohon
Banding sajikan sebagai berikut:

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2063/WPJ.09/ BD.06/2011
Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00027/207/06/409/10
tanggal 16 Juli 2010 Masa Pajak Februari 2006, Pemohon Banding tidak
setuju atas koreksi DPP PPN sebesar Rp2.040.491.410,00

Menurut Terbanding

Bahwa Koreksi DPP PPN dilakukan karena adanya penerimaan kas masuk yang
ada di General Ledger
dan Terbanding tidak dapat menyakini bukti-bukti/dokumen yang telah
diberikan oleh Pemohon Banding, karena untuk jumlah pinjaman dengan
nilai yang sangat besar hanya dibuatkan dokumen berupa surat perjanjian
pinjaman dari Pemohon Banding tanpa Akta Notaris;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN sebesar
Rp2.040.491.410,00, karena:

Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh pendapatan yang Pemohon
Banding peroleh dari usaha dalam SPT Masa PPN Tahun 2006;

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan koreksi Terbanding yang
dilakukan berdasarkan arus kas masuk dan tidak mempertimbangkan
dokumen-dokumen pendukung yang Pemohon Banding serahkan, seperti surat
perjanjian pinjam- meminjam;

Bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan dalam tanggapan hasil
penelitian keberatan bahwa uang masuk tidak seluruhnya berasal dari
penjualan tetapi ada peneriman yang diperoleh dan transaksi-transaksi
sebagai berikut:

Bahwa penerimaan pinjaman sebesar Rp1.761.827.162,00 (Februari)
merupakan pinjaman sementara dan pemegang saham dan pemilik uang untuk
menambah kas guna kelancaran cashflow
perusahaan agar supaya tetap bisa beroperasi. Dana pinjaman ini
digunakan untuk membayar bahan baku, biaya listrik, gaji dan upah
karyawan. Apabila dana telah tersedia Pemohon Banding akan membayar
kembali utang-utang tersebut. Sehingga untuk efisiensi biaya, Pemohon
Banding tidak membuat surat perjanjian pinjam-meminjam tersebut di
hadapan notaris;

Bahwa penerimaan pinjaman ini bersumber dan investor Pemohon Banding
yaitu CCX Ltd di Hongkong sebagai penyandang dana
bagi kelancaran cashflow
perusahaan. Saat ini Pemohon Banding sama sekali tidak mempunyai
fasilitas pinjaman dan bank manapun sehingga perusahaan sangat
tergantung pada penerimaan pinjaman untuk kelancaran operasi perusahaan;

Bahwa selain itu, dapat Pemohon Banding sampaikan pula bahwa Pemohon
Banding telah dilakukan pemeriksaan pajak tahun 2001 s.d. 2005, dimana
pihak pemeriksa pajak telah mengakui adanya pinjaman tersebut;

Bahwa untuk koreksi peredaran usaha lainnya sebesar Rp278.664.248,00
(Rp2.040.491.410 – Rp1.761.827.162,00 (Februari), Pemohon Banding tidak
tahu pada pos mana koreksi dari Terbanding tersebut;

Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus
dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding diatas, menurut
pendapat Pemohon Banding penghitungan PPN Masa Pajak Februari 2006 yang
seharusnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Putusan
Pengadilan Pajak Nomor Put.47881/PP/ M.IV/16/2013, tanggal 22 Oktober
2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2063/WPJ.09/
BD.06/2011 tanggal 29 September 2011, tentang Keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa
Masa Pajak Februari 2006 Nomor 00027/207/06/409/10 tanggal 16 Juli
2010, atas nama: PT XYZ, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-X0X.000,
beralamat di Jalan Raya JKL Purwakarta, alamat surat:
Jl. KLM No. 13, Jakarta Pusat 10120, sehingga Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2006 dihitung sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47881/PP/M.IV/ 16/2013,
tanggal 22 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan
Kembali pada tanggal 21 November 2013, kemudian terhadapnya oleh
Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-204/PJ./2014 tanggal 03 Februari 2014,
diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan
Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Februari 2014, sebagaimana ternyata
dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-325/5.2/PAN/2014,
dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 07 Mei
2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Mei
2014;

Menimbang, bahwa permohonan
peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan
kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009, juncto
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN
PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan
Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat
   keberatan
   dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara
   lain berbunyi sebagai berikut:
   Halaman 21
   Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti
   berupa dokumen pendukung yang telah dilakukan uji bukti, Majelis
   berpendapat bahwa sesuai dengan pembahasan dalam sengketa SKPKB PPh
   Badan Tahun 2006 Nomor XX-0X0XXX-X00X, yang membatalkan koreksi
   positif peredaran usaha, maka koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak
   Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2006 sebesar
   Rp2.040.491.410,00 juga tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar
   pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
      Pajak
      (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain
      menyebutkan:
      Pasal 76:
      “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta
      penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling
      sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
      (1)â€;
      Memori penjelasan Pasal 76
      menyebutkan:
      “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil,
      sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan’ Oleh
      karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,
      beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti
      dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta
      dan hal-hal yang diajukan oleh para pihakâ€;
      Pasal 78:
      “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian
      pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
      yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakimâ€;
      Memori
      penjelasan Pasal 78 menyebutkan:
      “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan
      peraturan perundang-undangan perpajakanâ€;

1. 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
      Pajak
      Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
      sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
      (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan sebagai berikut:
      Pasal 1A ayat (1):
      Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
      1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu
         perjanjian;
      2. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian
         sewa beli dan perjanjian leasing;
      3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau
         melalui juru lelang;
      4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang
         Kena Pajak;
      5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut
         tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada
         saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas
         perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
      6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau
         sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
      7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Pasal 4
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
   dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
   oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah
   Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
   Daerah Pabean; atau
6. Ekspor barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

1. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
      dan Tata
      Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP),
      antara lain menyatakan sebagai berikut:

• Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini
  adalah
  koreksi DPP PPN Masa Pajak Februari 2006 sebesar Rp2.040.491.410,00
  yang berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Purwakarta Nomor
  LAP-57/WPJ.09/KP.1005/2010 tanggal 13 Juli 2010 diketahui merupakan
  bagian dari koreksi DPP PPN Keluaran Masa Pajak Januari s.d Desember
  2006 berdasarkan hasil equalisasi dengan peredaran usaha pada Pajak
  Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2006 hasil pemeriksaan;
• Bahwa atas sengketa koreksi peredaran usaha pada PPh Badan Tahun
  Pajak
  2006 sebesar Rp31.048.173.672,00 tidak dipertahankan oleh Mejelis Hakim
  Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan
  Pajak Nomor Put.47879/PP/M.IV/15/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
• Bahwa atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47879/PP/
  M.IV/15/2013
  tanggal 22 Oktober 2013 terkait sengketa koreksi peredaran usaha
  sebesar Rp31.048.173.672,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula
  Terbanding) mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke MA
  bersamaan dengan pengajuan Peninjauan Kembali atas Put.47881/PP/
  M.IV/16/2013 ini.
• Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
  berlaku
  dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak
  sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor
  Put.47881/PP/M.IV/16/2013 tanggal 22 Oktober 2013 serta berdasarkan
  penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali
  (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap
  pada persidangan, maka telah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan
   Pajak
   PPN Masa Pajak Februari 2006 sebesar Rp2.040.491.410,00 yang
   berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Purwakarta Nomor
   LAP-57/WPJ.09/KP.1005/2010 tanggal 13 Juli 2010 diketahui merupakan
   bagian dari koreksi DPP PPN Keluaran Masa Pajak Januari s.d Desember
   2006 berdasarkan equalisasi dengan Peredaran Usaha PPh Badan hasil
   pemeriksaan dengan SPT Masa PPN.
2. Bahwa koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar
   Rp31.048.173.672,00
   di PPh Badan berdasarkan pengujian arus uang yang berasal dari
   penerimaan kas/bank sebesar Rp28.454.142.812,00 yang dicatat oleh
   Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pinjaman
   dan penerimaan piutang usaha sebesar Rp3.553.172.093,00 yang belum
   dilaporkan sebagai peredaran usaha tahun 2006.
3. Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Termohon
   Peninjauan
   Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula
   Terbanding) tidak dapat menyakini otentisitas dan kebenarannya karena
   untuk jumlah pinjaman dengan nilai yang sangat besar hanya dibuatkan
   dokumen berupa surat perjanjian pinjaman dari pihak Termohon Peninjauan
   Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa diaktakan notaries.
4. Bahwa dalam Laporan Keuangan Audited Tahun 2006 dari KAP XXC,
   XXD & XXY atas catatan laporan keuangan point 15
   menyatakan hutang kepada CCX merupakan hutang yang berasal dari
   pengalihan hutang perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali/semula
   Pemohon Banding) kepada PT. YGH berdasarkan akta notaris HJK, SH No.12
   tanggal 25 Nopember 2005, telah terjadi
   perjanjian pengalihan hutang (cessie) dari PT. YGH di
   Jakarta kepada CCX di Belize senilai
   Rp259.944.396.418,00;
5. Bahwa selama proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan
   Kembali
   (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti dokumen pendukung
   lainnya atas pinjaman tersebut baik penerimaan maupun pelunasannya.
   Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan
   bukti dokumen yang sama dengan yang disampaikan pada waktu pemeriksaan
   berupa surat perjanjian pinjaman untuk setiap transaksi pemberian
   pinjaman dan pelunasan pinjaman yang tanpa akta notaries.
6. Bahwa atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula
   Terbanding)
   tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak
   setuju dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan yang
   pada intinya sebagai berikut:
   1. Bahwa penerimaan pinjaman sebesar Rp28.454.142.862,00
      merupakan
      pinjaman sementara dari pemegang saham dan pemilik uang untuk menambah
      kas guna kelancaran cashflow perusahaan agar supaya tetap bisa
      beroperasi.

Bahwa dana pinjaman ini digunakan
untuk membayar bahan
baku, biaya listrik, gaji dan upah karyawan. Apabila dana telah
tersedia Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan
membayar kembali utang-utang tersebut. Sehingga untuk efisiensi biaya,
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membuat
surat perjanjian pinjam-meminjam tersebut di hadapan notaries.

2. 1. 2. Bahwa penerimaan pinjaman ini bersumber dari investor
         Termohon
         Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu CCX Ltd di Hongkong
         sebagai penyandang dana bagi kelancaran
         cashflow perusahaan.
         Bahwa saat ini Termohon Peninjauan Kembali (semula
         Pemohon Banding) sama sekali tidak mempunyai fasilitas pinjaman dari
         bank manapun sehingga perusahaan sangat tergantung pada penerimaan
         pinjaman untuk kelancaran operasi perusahaan.

1. 7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dan
      mendengarkan
      keterangan dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
      dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis
      Hakim memutuskan mengabulkan seluruhnya pengajuan banding Termohon
      Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa koreksi DPP
      PPN Masa Pajak Februari 2006 sebesar Rp2.040.491.410,00 dan tidak
      mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
      sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor
      Put.47881/PP/M.IV/16/2013 dengan pertimbangan sebagai berikut:

7. Bahwa terhadap pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi
   positif DPP PPN Masa Pajak Februari 2006 sebesar Rp2.040.491.410,00
   yang berasal dari equalisasi dengan peredaran usaha pada PPh Badan
   Tahun Pajak 2006, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
   menyatakan sangat keberatan dengan argumentasi sebagai berikut:

8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Majelis
   yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula
   Terbanding) atas DPP PPN Masa Pajak Februari 2006 sebesar
   Rp2.040.491.410,00 yang berasal dari equalisasi dengan peredaran usaha
   pada PPh Badan Tahun Pajak 2006 telah bertentangan dengan fakta
   pembuktian yang nyata-nyata telah terungkap di persidangan, sehingga
   bertentangan dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan ketentuan
   peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 4
   UU PPN serta Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) UU KUP.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum
   petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara
   jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah
   memutus perkara a quo atas sengketa Koreksi atas DPP PPN Masa Pajak
   Februari 2006 sebesar Rp2.040.491.410,00 tidak didasarkan pada
   bukti-bukti dan fakta yang ada, serta tidak sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan
   amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di
   Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus
   dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor
   Put.47881/PP/M.IV/16/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tersebut harus
   dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor
   Put.47881/PP/M.IV/16/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang menyatakan:

• • Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon
    Banding
    terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
    KEP-2063/WPJ.09/BD.06/2011
    tanggal 29 September 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak
    Februari 2006 Nomor: 00027/207/06/409/10 tanggal 16 Juli 2010, atas
    nama: PT XYZ, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-X0X.000, beralamat di
    Jalan Raya JKL Purwakarta, alamat surat: Jl. KLM No. 13, Jakarta Pusat
    10120, sehingga Pajak Pertambahan
    Nilai Masa Pajak Februari 2006 dihitung menjadi sebagaimana perhitungan
    tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan
seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Terbanding Nomor KEP-2063/WPJ.09/ BD.06/2011 tanggal 29 September 2011,
tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Februari 2006 Nomor
00027/207/06/409/10 tanggal 16 Juli 2010, atas nama Pemohon Banding,
NPWP: 0X.XXX.XXX.X-X0X.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar
menjadi Nihil adalah sudah benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
   PPN
   Masa Pajak Februari 2006 sebesar Rp2.040.491.410,00 tidak dapat
   dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
   Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari
   Termohon tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam
   persidangan yang tlah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan
   Pajak, karena dalam perkara a quo memiliki keterkaitan dan hubungan
   hukum (innerlijke samenhang) pada sengketa SKPKB PPh Badan Tahun 2006
   Tahun 2006 Nomor XX-0X0XXX-X00X dan permohonan Peninjauan Kembali Nomor
   1B/ PK/PJK/2015 dimana Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan
   Kembali) telah mengungkapkan dokumen dan dat-data pendukung yang telah
   dilakukan uji bukti pada pemeriksaan yang telah membatalkan koreksi
   positif peredaran usaha dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang
   Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena dalam
   perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak
   yang
   nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang
   berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor
   14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan
sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka
Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan
karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta
peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam
peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr. H. HHG, SH., MH.,
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M.
HHL, SH., MS., dan Dr.H. HHJ, SH., M.Hum., Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
Majelis tersebut dan dibantu oleh PQR, SH. MH., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Biaya-biaya