🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id– BPJS Kesehatan diperkirakan mengantongi penerimaan paling sedikit Rp1,57 triliun dari kenaikan iuran. Dengan asumsi, jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)-Pekerja Mandiri 32,60 juta dan peserta Bukan Pekerja 5 juta dikalikan dengan iuran kelas terendah atau kelas III mandiri sebesar Rp42 ribu.

Penerimaan itu akan dikantongi BPJS Kesehatan setiap bulan sejak iuran baru diterapkan pada Januari 2020 mendatang, sesuai Peraturan Presiden 75 Tahun 2019. Peraturan itu menyebut iuran kelas III mandiri naik 64,7 persen, yaitu dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Sementara, dengan asumsi jumlah PBPU-Pekerja Mandiri dan Bukan Pekerja sebanyak 37,61 juta peserta dikalikan iuran kelas II mandiri sebesar Rp110 ribu, maka penerimaan iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp4,13 triliun.

Saat ini, BPJS Kesehatan mencatat 221,20 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 30 September 2019. Di antaranya, 94,14 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai oleh APBN, 37,18 juta peserta PBI didanai APBD.

Sedangkan, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)-Penyelenggara Negara (PN) tercatat sebanyak 17,48 juta, PPU-Badan Usaha (BU) sebanyak 34,77 juta, PBPU-Pekerja Mandiri 32,60 juta, dan Bukan Pekerja sebanyak 5 juta peserta.

Namun demikian, situs resmi BPJS Kesehatan tidak merinci kelas yang diambil masing-masing kelompok peserta.

Sebanyak 76 persen kenaikan iuran masih menjadi beban pemerintah dari banyaknya peserta yang didanai oleh APBN dan APBD.

Pemerintah Pusat sendiri masih akan membantu mendanai peserta PBI di daerah. Paling sedikit Rp706 miliar akan mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang memiliki PBI APBD sebanyak 37,18 peserta.

Nilai bantuan tersebut diperoleh dari Pasal 103A Perpres terkait yang menyebut bahwa pemerintah pusat memberi bantuan pendanaan iuran kepada pemda sebesar Rp19 ribu per orang per bulan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda. (cnn)