🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim persoalan keuangan yang tengah mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bersifat gigantik atau berskala besar. Bahkan, jika tidak terselesaikan, maka dampaknya akan sistemik.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan terdapat indikasi tindakan korupsi di tubuh Jiwasraya yang mengakibatkan keuangannya terus defisit. Salah satu yang menjadi fokus BPK saat ini adalah terkait penempatan investasi Jiwasraya itu sendiri yang menyebabkan keuangan perusahaan tertekan.

“Kasus Jiwasraya ini cukup besar skalanya, bahkan saya katakan ini gigantik, sehingga memiliki risiko sistemik,” ucap Agung.

Oleh karena itu, Agung menyatakan pihaknya akan mengambil kebijakan yang lebih hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan memilih kebijakan untuk Jiwasraya. BPK juga akan terus membeberkan hasil pemeriksaan secara berkala demi menjaga kepercayaan publik.

BPK mengindikasikan kerugian dari investasi saham yang dilakukan Jiwasraya sebesar Rp4 triliun, sedangkan reksa dana berbasis saham Rp6,4 triliun.”Masalahnya kami ungkapkan, mereka yang bertanggung jawab akan kami identifikasi,” tuturnya.

Agung bilang pihaknya membutuhkan waktu dua bulan dari sekarang untuk mengungkap total kerugian negara dari persoalan yang membelit Jiwasraya. Artinya, BPK paling lambat memaparkannya pada Maret 2020 mendatang.

“Selain melakukan perhitungan negara, kami juga akan memeriksa investigatif terhadap Jiwasraya,” jelas Agung.

Sejauh ini BPK menyimpulkan ada penyimpangan dari pengelolaan dana investasi di saham dan reksa dana berbasis saham. Selain itu, dugaan penyimpangan juga terjadi dalam pengumpulan dana produk saving plan yang dirilis pada 2013 lalu.

Jiwasraya kini sedang kesulitan likuiditas. Perusahaan bahkan menunda pembayaran klaim kepada nasabah atas produk saving plan sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018.

Berdasarkan data Jiwasraya, ekuitas pada 2018 tercatat negatif sebesar Rp10,24 triliun pada 2018. Selain itu, perusahaan juga membukukan defisit sebesar Rp15,83 triliun. (cnn)