Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Dipancing Harga China, Pengusaha Rela Tak Ekspor Ore

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-10-29
inNasional
Reading Time: 3min read
AA
0
Pemerintah Larang Ekspor Bijih Mineral Mulai Hari Ini
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id-Kalangan pengusaha mineral dan asosiasi mengaku tak keberatan bila harus menghentikan ekspor bijih mineral alias ore mulai hari ini, Selasa (29/10). Pasalnya, pemerintah telah memberikan iming-iming kepada mereka setelah ekspor dihentikan harga beli ore di dalam negeri akan sesuai harga acuan pasar internasional di China.

“Jadi ngapain kita kirim ke China karena untungnya sama saja dengan kita jual ke China dan ke dalam negeri?” ucap Ketua HIPMI Mardani Maming Mardani di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (28/10).

Bahkan, ia memandang perubahan ketentuan kontrak dengan pembeli di luar negeri tidak serta merta akan memberikan kerugian berarti kepada pengusaha mineral bila menaati larangan ekspor dari pemerintah ini.

Justru, menurutnya, kesepakatan dengan pemerintah merupakan bentuk kepastian yang berhasil didapat pengusaha mineral Tanah Air setelah wacana larangan mengemuka dalam beberapa waktu terakhir.

“Tidak ada yang rugi dalam masalah ini karena jalan tengah ada dari pemerintah. Yang tidak ekspor, barangnya dibeli dengan harga acuan China, itu sudah jadi jalan tengah,” tekannya.

Baca juga:   Indonesia dan India Sepakat Target Perdagangan Rp700 Triliun

Senada, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso mengaku rela menuruti larangan pemerintah karena sudah ada kepastian penyerapan hasil produksi ore di dalam negeri. Catatannya, setidaknya ada 14 perusahaan dengan fasilitas pemurnian alias smelter yang siap menampung pengalihan volume ekspor ore.

“Apalagi sekarang ada kepastian karena menggunakan patokan harga di China,” ungkapnya.

Dengan kepastian itu, Prihadi menghimbau agar para anggotanya segera mengikuti keputusan pemerintah. Ia juga tidak ragu mengeluarkan tindakan tegas bila ada anggota asosiasi yang tidak menuruti hasil kesepakatan antara asosiasi dengan pemerintah.

Lebih lanjut ia mengaku tak ambil pusing dengan kelangsungan bisnis anggota yang bekerja sama dengan pembeli di pasar internasional. Maklum, larangan ekspor sejatinya akan mempengaruhi kesepakatan bisnis yang sudah terlanjur dijalin oleh pengusaha mineral domestik dengan pembeli di luar negeri.

“Kalau ada yang langgar, kami keluarkan dari asosiasi. Untuk pengusaha, tentu dia harus pintar-pintar lobi (dengan rekan bisnis di luar negeri) karena ini keinginan pemerintah,” katanya.

Ia juga tidak punya proyeksi hitung-hitungan, apakah sekiranya larangan pemerintah ini tidak akan merugikan pengusaha mineral yang sudah terlanjur membuat kontrak bisnis dengan rekan di luar negeri. “Saya tidak tahu kan saya tidak lihat rincian dari proses B2B perusahaan dengan pembelinya, kami tidak ada kewenangan untuk itu,” terangnya.

Baca juga:   MA Lantik Destry Damayanti jadi Deputi Gubernur Senior BI

Sementara CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park Alexander Barus mengaku sebenarnya tidak menyangka bila undangan pemerintah ke Gedung BKPM untuk membuat kesepakatan soal larangan ini. Namun, dengan ketentuan yang sudah dijelaskan pemerintah, ia mengaku setuju saja.

“Terus terang saya pun diundang ke sini tidak tahu, saya pikir hanya perkenalan saja. Tapi kalau pemerintah menetapkan, ya kami patuh. Semasa tidak jadi masalah, kalauwin-win solution, why not?” ujarnya.

Ia pun mengklaim bahwa perusahaan yang sudah memiliki smelter di dalam negeri pasti siap menyerap produksi ore yang dialihkan dari pasar ekspor ke domestik. Toh, smelter perusahaannya di Morowali, Sulawesi Utara saja setidaknya berkapasitas sekitar 25 juta metrik ton ore.

“Kan banyak smelter lain juga,” imbuhnya.

Baca juga:   Ini Pesan Menkeu Pada Suryo Utomo, Dirjen Pajak Baru

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah resmi menghentikan ekspor bijih mineral atau ore mulai Selasa (29/10). Implementasi kebijakan ini lebih cepat dari ketentuan larangan ekspor ore yang sebelumnya baru akan diterapkan mulai 1 Januari 2020.

Bahlil mengatakan keputusan ini sengaja diambil pemerintah dalam bentuk kesepakatan yang dihasilkan dari proses diskusi dengan para pengusaha mineral. Bersamaan dengan bentuk kesepakatan itu, pemerintah tidak merilis aturan baru yang menyatakan perubahan ketentuan larangan sekaligus penghentian ekspor ore.

Artinya, larangan ekspor ore tetap mengikuti dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah juga tetap berlaku.

“Pemberlakuan bukan atas surat negara atau aturan kementerian teknis, tapi kesepakatan bersama antara pemerintah dan pengusaha nikel. Ini lahir dalam hal yang bijak karena sayang dengan negara untuk memberi nilai tambah,” tuturnya. (cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Pokja IV Tangani 177 Kasus Bernilai Rp880 Triliun

Next Post

Bea Cukai Tertibkan Peredaran Rokok, Rokok Elektrik dan Miras Ilegal Secara Konvensional dan Online

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Bea Cukai Tertibkan Peredaran Rokok, Rokok Elektrik dan Miras Ilegal Secara Konvensional dan Online

Discussion about this post

Stay Connected

  • 441 Fans
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Satuan Kerja

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

‘Roadmap’ E-Commerce Masih Tunggu Aturan Perpajakan Bisnis Start-Up

0
Longgarkan Defisit, Presiden Teken Perppu Relaksasi APBN

Jokowi: Pengawasan OJK Jangan Mandul

0
Longgarkan Defisit, Presiden Teken Perppu Relaksasi APBN

Jokowi: Pengawasan OJK Jangan Mandul

2021-01-16
OJK Sebut Kredit Bermasalah Naik di Tengah Virus Corona

OJK Yakin Kredit Perbankan Tumbuh Sekitar 7,5 Persen pada 2021

2021-01-16
Ekspor RI: Bangkit & Jatuh di Era Globalisasi

Harga Komoditas Naik, Ekspor Desember 2020 Tumbuh 8,39 Persen

2021-01-15
Longgarkan Defisit, Presiden Teken Perppu Relaksasi APBN

PUPR Dapat Anggaran Terbesar di 2021, Jokowi: Harus Beri Daya Ungkit Ekonomi

2021-01-15

Recent News

Longgarkan Defisit, Presiden Teken Perppu Relaksasi APBN

Jokowi: Pengawasan OJK Jangan Mandul

2021-01-16
OJK Sebut Kredit Bermasalah Naik di Tengah Virus Corona

OJK Yakin Kredit Perbankan Tumbuh Sekitar 7,5 Persen pada 2021

2021-01-16
Ekspor RI: Bangkit & Jatuh di Era Globalisasi

Harga Komoditas Naik, Ekspor Desember 2020 Tumbuh 8,39 Persen

2021-01-15
Longgarkan Defisit, Presiden Teken Perppu Relaksasi APBN

PUPR Dapat Anggaran Terbesar di 2021, Jokowi: Harus Beri Daya Ungkit Ekonomi

2021-01-15

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

true