KeuanganNegara.id -Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Bersar (PSBB) di DKI Jakarta mendapat respons dari pemerintah pusat.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan PSBB Jakarta tak boleh menghalangi jalur distribusi.
Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, jalur distribusi yang sudah terbangun selama ini tidak boleh terhalangi adanya pelaksanaan PSBB.
“Mengenai situasi sekarang ini dalam hal situasi PSBB (Jakarta) ada hal-hal yang memang nggak bisa bahkan nggak boleh terhalangi yaitu jalur distribusi jalur distribusi ini, di setiap PSBB yang diutamakan tetap berjalan,” jelasnya saat Rakornas Kadin Indonesia.
Dimana jalur distribusi yang lancar penting bagi supply chain di daerah yang melaksanakan PSBB, terutama untuk distribusi logistik.
“Sehingga supply chain tidak terganggu ini yang sangat penting karena setiap wilayah yang melakukan PSBB harus memberikan kelancaran bagi jalur jalur distribusi terutama logistik yang berkaitan dengan industri dan juga adalah yang lainnya supaya usaha-usaha ini tetap bisa berjalan agar perekonomian tetap berjalan,” imbuhnya.
Agus menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diketahui sebagian besar berasal dari konsumsi. Maka jika distribusi tidak lancar tentunya akan mengganggu Produk Domestik Bruto (PDB) sendiri.
“Pertumbuhan perekonomian ini sangat ditentukan karena PDB kita kan 50% lebih dari dari konsumsi. Jadi kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita,” kata Agus.
PSBB memang diakui Agus membatasi ruang gerak, namun ada akvitias yang tetap boleh dibuka seperti sektor kesehatan, bahan pangan, ritel. Oleh karenanya ia berharap para pelaku usaha dapat beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Ini tetap buka tapi tidak bisa melayani pengunjung artinya mereka bisa membawa pulang makanan atau take away atau bahkan menggunakan dengan digital ini untuk membantu dengan meningkatkan revenue mereka,” imbuhnya.
Baca Juga: Saat bursa saham ambruk hanya karena pernyataan Anies Baswedan
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menuturkan dari asumsi pihaknya perekonomian dapat recovery di kuartal ke III dan bisa bertahan di kuartal ke IV, dengan tidak mendasarkan pada PSBB lagi.
“Dengan adanya adanya kemungkinan PSBB yang menyeluruh ini memang merupakan faktor baru, yang kalau tidak ada pendekatan khusus maka apa yang sudah dicoba untuk dimitigasi dari dampak penurunan drastis di kuartal I bisa-bisa terjadi lagi di kuartal ke IV.
Malah yang tadinya diharapkan menjadi kerangka waktu yang penting bagi kita untuk rebound sehingga pertumbuhan seluruh 2020 tidak terlalu anjlok tapi dengan perkembangan PSBB ini tentu harus dibuat satu kalkulasi baru,” jelas Mahendra.
Namun, Ia menegaskan mengenai PSBB dirasanya tidak perlu dipertentangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan mengatasi pandemi. Yang tak kalah penting dari keduanya adalah keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan.
“Karena Saya rasa itu perdebatan yang sia-sia buang waktu karena dua-duanya penting dan sangat penting menjaga keseimbangan. Jadi justru kita harus melihat dan berupaya mencari langkah-langkah yang bisa mensinergikan sebab kalau kita terus berdebat dalam pertentangan itu pertama tidak akan merubah sesuatu hal apapun kedua kan buang waktu sayang buat kita yang sebenarnya tetap punya potensi untuk menjaga keseimbangan sebaik-baiknya,” ujarnya.(msn)
Discussion about this post