[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id– Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui masih banyak pembangunan infrastruktur yang terkait dengan konektivitas yang belum selesai digarap di periode 2014-2019.
“Kalau bicara konektivitas, pasti masih banyak PR yang harus kami lakukan,” katanya.
Dalam hal angkutan massal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama belum menyelesaikan pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit Jabodebek. Mega proyek itu ditargetkan beroperasi pada 2021 atau molor dari target semula di tahun ini.
Untuk konektivitas anta-kota pemerintah masih harus menyelesaikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Bandung.
 |
Namun demikian, pemerintah sudah mengoperasikan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta pada 24 Maret 2019. Hingga Juli 2019, MRT telah mengangkut 10,59 juta orang penumpang dengan rata-rata jumlah penumpang per hari sebanyak 83,22 ribu penumpang.
Kemenhub juga telah membangun LRT Palembang yang beroperasi pada Agustus 2018. Per Juli 2019, LRT Palembang telah mengangkut 2,11 juta orang penumpang dengan rata-rata penumpang 6.134 orang per hari.
“Angkutan massal kami akan tingkatkan okupansinya menjadi 60 persen-80 persen seperti Tokyo dan Singapura,” ujar Budi.
Di sisi lain, pemerintah juga belum merampungkan target pembangunan bandar udara (bandara) sebanyak 15 bandara dalam kurun waktu 5 tahun. Pada 2019, pemerintah baru meresmikan 10 bandara sedangkan 5 bandara lainnya masih dalam proses pembangunan.
Sebanyak 10 bandara yang telah resmi beroperasi meliputi Bandara Letung-Anambas, Bandara Namniwel, Bandara Miangas, Bandara Morowali, Bandara Werur, Bandara Maratua, Bandara Koroway Batu, Bandara Kertajati, Bandara Samarinda Baru, dan Bandara Tebelian.
Sedangkan 5 bandara yang masih dalam proses meliputi Bandara Siau, Tambelan, Muara Teweh, Bandara Buntukunik, dan Bandara Pantar.
“Bandara Pantar dan Teweh sudah selesai dibangun, siap diresmikan,” kata Budi.
Lalu, pemerintah juga masih memiliki pekerjaan terkait penurunan disparitas harga melalui tol laut. Meski pemerintah telah menyediakan 18 rute tol laut, namun Menhub bilang kualitasnya masih berpotensi ditingkatkan.
“Tol laut akan kami tingkatkan dengan kualitas yang lebih baik untuk mengangkut sapi dan daging. Kami juga upayakan angkut ikan untuk langsung ekspor,” tuturnya.
Untuk melengkapi tol laut, pemerintah juga membangun dan mengembangkan pelabuhan non komersial sebanyak 118 pelabuhan, diantaranya pengembangan Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Kuala Tanjung.
Kemenhub juga masih memiliki pekerjaan rumah yaitu menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub internasional. Dengan menjadi hub internasional, perdagangan ke luar negeri dari Indonesia dapat dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Arus bongkar muat (troughput) petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2018 yang mencapai 7,5 juta TEUs diharapkan dapat terus bertambah menjadi 8 juta hingga 12 juta TEUs di tahun 2019,” ujarnya.
Pemerintah juga masih harus mengejar target pembangunan jalur kereta api. Hingga Juni 2019, Kemenhub mencatat telah membangun 811,19 kilometer (Km) dari target 853,47 Km. Ia mengklaim pembangunan ini jalur kereta api mampu meningkatkan frekuensi dan kapasitas angkut kereta api sehingga jumlah penumpang meningkat.
“DDT lama karena window time hanya 3 jam -4 jam, jadi tidak mungkin kami kebut dengan kecepatan penuh tapi kami sudah proyeksikan 2021 selesai,” tutup Budi. (cnn)
Discussion about this post