🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman US$ 500 juta atau setara Rp 7,05 triliun (kurs Rp 14.100) untuk memperkuat ketahanan keuangan dan fiskal Indonesia pada Kamis, 21 Januari 2021. Pinjaman tersebut akan membantu negara membangun dan memperkuat respons finansial terhadap bencana alam, risiko iklim, dan guncangan terkait kesehatan.

“Kesiapsiagaan finansial menghadapi bencana, guncangan iklim, dan krisis kesehatan seperti Covid-19 semakin penting bagi Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resmi Bank Dunia, Kamis, 21 Januari 2021.

Sri Mulyani mengatakan dukungan dari Bank Dunia tersebut akan membantu pemerintah memberikan respons yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi dampak bencana dan membantu melindungi kemajuan pembangunan Indonesia.

Bencana dinilai terus menjadi ancaman bagi kemajuan pembangunan Indonesia. Dari 2014 hingga 2018, pemerintah telah membelanjakan sekitar US$ 90 juta hingga US$ 500 juta setiap tahun untuk tanggap bencana dan pemulihan. Sementara itu, pemerintah daerah diperkirakan mengeluarkan tambahan US$ 250 juta pada periode yang sama.

Biaya bencana diperkirakan semakin meningkat karena perubahan iklim dan pertumbuhan kota, menambah beban belanja publik. Kebutuhan tersebut dianggap sangat mendesak sekarang, dengan Indonesia mengalami berbagai dampak keuangan, fiskal, dan sosial akibat pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan merencanakan respons keuangan yang efektif setelah bencana dan guncangan iklim membantu melindungi anggaran dan pada akhirnya penduduk. Dengan mengurangi dampak bencana, perencanaan semacam itu dapat membantu melindungi orang miskin dan rentan yang sering menanggung beban bencana. Sebab, mereka cenderung tinggal di daerah berbahaya, tidak memiliki akses ke layanan dasar, dan memiliki akses terbatas ke sumber daya keuangan untuk mengatasi dampaknya.

Proyek baru ini akan mendukung Strategi Keuangan dan Asuransi Risiko Bencana Nasional Pemerintah dengan memperkuat ketahanan fiskal dan keuangan Indonesia melalui Pooling Fund for Disasters.

Dana ini akan menjadi mekanisme sentral di mana pembiayaan pascabencana dapat mengalir dari berbagai sumber. Dana tersebut akan memanfaatkan pasar asuransi domestik dan internasional untuk menyediakan kapasitas keuangan untuk mendukung dana tersebut.

Proyek ini juga diklaim akan membantu memastikan aliran dana yang efektif dan transparan ke instansi pemerintah terkait, termasuk penelusuran anggaran untuk pengeluaran terkait bencana, pembayaran bantuan sosial yang lebih cepat untuk korban bencana, dan peningkatan perencanaan kesiapsiagaan untuk guncangan kesehatan.

“Ketersediaan dan aliran dana yang meningkat pada akhirnya akan mendukung penduduk Indonesia yang akan memperoleh manfaat dari tanggapan yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran terhadap bencana dan guncangan kesehatan,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen terkait pinjaman tersebut. Satu mengatakan proyek itu akan menguntungkan masyarakat paling miskin dan paling rentan, yang paling terdampak oleh tanggap bencana yang tertunda dan seringkali kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.(msn)