[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, yang menyebut dirinya tak menepati janji menggelontorkan kredit murah Rp 1,5 triliun kepada organisasi keagamaan tersebut.
Menurut dia, uang yang diributkan Ketua PBNU Rp 1,5 triliun adalah dana dari APBN 2017. Dana tersebut dalam rangka mendukung penguatan ultra mikro, yakni sektor usaha di bawah kelas Kredit Usaha Rakyat yang tak punya akses pembiayaan.
Saat itu, DPR setuju terhadap pembiayaan tersebut termasuk ke levelgrass root,yakni mereka yang ada di dalam afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan, termasuk NU. Ormas tersebut, kata dia, punya banyak unit usaha yang kebutuhan kreditnya ada di level Rp 5 juta-Rp 10 juta per pengusaha.
“Operasionalisasi Rp 1,5 triliun itu dengan salurkan kredit ultra mikro melalui beberapa lembaga, karena enggak mungkin berikan langsung individual. Makanya pakaichanneling seperti PT Bahana Artha Ventura, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui Program Mekaar, dan PT Pegadaian (Persero),” kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan institusi yang membimbing dan memberikan dukungan ke masyarakat peminjam ultra mikro seperti di PBNU, misalnya untuk Koperasi Sidogiri. Total Ada 5 koperasi yang sudah menerima Rp 211 miliar.
“Jadi perkembangannya kami terus memantau. Kami akan bicara dengan teman-teman NU. Selama ini hubungan kami baik dan akan terus dukung untuk peningkatan ekonomi rakyat,” kata dia.
Dalam menyalurkan dana tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan rupanya ada perubahan cara penyaluran.Waktu itu PBNU meminta supaya tidak hanya menyalurkan ke Koperasi Sidogiri.
Alasannya, kualitas koperasi tersebut sudah mapan dalam mengelola bisnis. Selain itu, masyarakat NU di koperasi tersebut telah miliki sistem pembukuan ekonomi yang sangat baik.
Namun, kata Sri Mulyani, tidak semua koperasi kualitasnya sebagus itu. Sehingga PBNU meminta agar memberikan secara langsung ke masyarakat melalui pondok pesantren.
“Tapi karena pondok pesantren bukan unit kegiatan ekonomi, waktu itu kami salurkan ke beberapa individual. Ternyata tidak bisapick up. Artinya kreditnya tidak bisa membantu,” ujarnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa pendampingan di ultra mikro itu sangat penting. Seperti di kegiatan UMMI yang ada pendampingan, pertemuan mereka datang, dan dilakukan berkelompok.
Sri Mulyani juga mengaku mendengar dari PBNU meminta supaya bisa dihibah. Kementerian Keuangan, kata dia, akan akomodir. Namun tetap ada rambu tata kelola karena kalau investasi harusroll over, tidak bisa hibah.
Namun di sisi lain, dia juga mengerti di level bawah banyak yang membutuhkan dukungan dan pendampingan. Jadi pihaknya akan menyelaraskan organisasi di akar rumput untuk mendapat dukungan pemerintah dengan asistensi melalui akses permodalan.
“Kalau presiden sudah usahakan KUR bisa ditingkatkan. Sekarang udah mencapai Rp 190 triliun, bahkan bisa Rp 300 triliun. Maka di level ultra mikro juga diperlukan untuk dapat intervensi. Tapi tantangan paling berat adalah jumlahnya banyak, volume kecil-kecil,” ujarnya. (msn)
Discussion about this post