[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id -Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono mengatakan kebijakan bank sentral perlu terus diarahkan untuk menyediakan likuiditas yang cukup. Hal ini guna menghindari kepanikan pelaku pasar keuangan dan mendukung upaya perbankan dalam mengimplementasikan restrukturisasi (keringanan) kredit sektor riil.
“Kebijakan yang ada saat ini harus terus dilanjutkan, yaitu melanjutkan penurunan suku bunga, melanjutkan pelonggaran giro wajib minimum (GWM), menerapkan insentif, mengurangi kewajiban GWM, dan juga melakukan peningkatan feeding pembelian SBN (Surat Berharga Negara) dengan tenor pendek di pasar perdana dengan pembelian terukur,” ujar Doni dalam uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR.
Untuk memperkuat stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah perlambatan imbas pandemi covid-19, perlu kebijakan terobosan unconventional monetary policy sebagai strategi jangka pendek. Kebijakan rancangan Doni ini ditetapkan secara berjenjang melalui empat tahapan dengan menerapkan bauran berbagai kebijakan dan instrumen pelonggaran moneter.
Keempat tahapan tersebut adalah pembatasan ketat yang dilakukan ketika aktivitas ekonomi mengalami penurunan drastis, pembatasan diperlonggar saat aktivitas ekonomi mulai bangkit. Kemudian tahap tanpa pembatasan jika aktivitas ekonomi terbatas, serta tahap bebas kala aktivitas ekonomi mulai pulih.
Dalam strategi jangka panjang, Doni menilai perlu penguatan langkah-langkah kebijakan jangka pendek sekaligus untuk mempercepat upaya pemulihan. Pelaksanaan langkah kebijakan pada jangka pendek dievaluasi efektivitasnya.
“Strategi jangka panjang ini diarahkan pada sektor-sektor yang membutuhkan modal kerja untuk memulai usahanya kembali, yaitu dengan mengevaluasi jangka pendek dan mempertimbangkan kondisi ke depan,” jelas dia.
Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan strategi jangka panjang, yakni mendorong pembentukan skema pembiayaan melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atau lembaga sejenis untuk membantu restrukturisasi kredit.
“Sektor-sektor strategis yang belum atau tidak dapat memanfaatkan skema dari restrukturisasi pembiayaan yang dilaksanakan perbankan. Jadi kalau ada keterbatasan perbankan dan lain sebagainya, ini perlu juga dipikirkan dalam jangka panjang,” tutur Doni.
Kemudian mendorong pembentukan skema penjaminan kredit perbankan kepada dunia usaha, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan likuiditas untuk keberlangsungan usahanya.
“Selanjutnya, bank sentral akan mendorong program tersebut melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berjangka panjang di pasar perdana secara terukur dan prudent,” ucapnya.
Doni Primanto Joewono merupakan salah satu dari tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang ditunjuk Dewan Gubernur BI dan direstui Presiden Joko Widodo untuk diproses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi XI DPR. Kedua calon lainnya ialah Juda Agung dan Aida Suwandi Budiman.
Ketiganya merupakan pejabat karir bank sentral. Saat ini, Doni Primanto Joewono menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI. Juda Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Sedangkan Aida Suwandi Budiman adalah Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI.
Ketiganya akan memperebutkan kursi Erwin Rijanto yang telah berakhir masa jabatannya. Erwin menanggalkan jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang III yang membawahi bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan hukum pada 16 Juni 2020. (msn)
Discussion about this post