NPWP Dalam Undang-Undang KUP Ketentuan Pokok Ketentuan mengenai NPWP di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan...

Pemotongan TKPKN adalah pemotongan yang dikenakan terhadap Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kotor yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai Kementerian...

Pakta Integritas (bahasa Inggris: Integrity Pact) adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab,...

Ketentuan Penutup Peraturan Perundang-undangan adalah bagian terakhir dari Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak...

Bagian Anggaran (BA) adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.[] Daftar Bagian Anggaran 001: Majelis...

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama...

Materi Penyuluhan Perbendaharaan mencakup ruang lingkup yang terbagi berdasarkan kelompok pelaksanaan tugas kebendaharaan di satker yaitu penyuluhan Pelaksanaan Anggaran dan...

Struktur, tugas, dan tanggung Jawab Tim Penyuluh Perbendaharaan tercantum dalam lampiran Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2011 tentang Pedoman Penyuluhan Perbendaharaan Lingkup Kantor Wilayah...

Nomenklatur atau Tata Nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah.[] Nomenklatur mempunyai arti...

Sistem Manajemen Mutu (SMM) (bahasa inggris: Quality Management System, QMS) adalah kemampuan suatu organisasi dalam menjaga kualitas mutu dari jasa atau barang...